Bandara Sepinggan Jadi Pengumpul Pesawat Kaltim Airlines

Samarinda (ANTARA) - Dalam rencana pendirian Kaltim Airlines yang pada tahap awal untuk melayani penerbangan ke kawasan perbatasan dan pedalaman provinsi itu, Bandara Sepinggan Balikpapan diproyeksikan sebagai bandara pengumpul pesawat.

"Hasil kajian oleh Consulting Partner AOC Aero terhadap pengoperasian Kaltim Airlines, maka Bandara Sepinggan sebagai pengumpul, sedangkan Bandara Samarinda atau Temindung akan jadi pengumpan," kata Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak di Samarinda, Selasa.

Kaltim Airlines melalui Bandara Samarinda Baru (BSB) atau untuk sementara melalui Bandara Temindung, karena BSB belum rampung, rencananya akan mengalirkan rute penerbangan menuju Bandara Nunukan, Bandara RA Bessing Malinau, dan Bandara Sangkimah Kutai Timur.

Selain itu, dari Samarinda juga melayani penerbangan ke Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor di Bulungan, Bandara Melalan Sendawar di Kutai Barat, Bandara Datah Dawai di Kutai Barat, Bandara Long Bawan di Nunukan, Bandara Long Ampung di Malinau, Bandara Paser dan Bandara Bontang.

Untuk tahap awal, jumlah pesawat yang disarankan adalah lima unit. Tipe yang akan menjadi pilihan di antaranya DHC8-100, CN 235-220, C 212-300, Carravan 208b dan Y12.

Waktu yang dipersiapkan menuju penerbangan perdana perusahaan penerbangan bernama Kaltim Avation Holding, pemilihan dan kerja sama dengan AOC, diselesaikan pada Mei 2011.

Kemudian untuk proses penyediaan dan sewa pesawat dilakukan Juni hingga Juli 2011. "Jika semua berjalan mulus, maka pada 17 Agustus 2011 penerbangan pertama Kaltim Airlines sudah dapat diwujudkan," katanya.

Skema yang digunakan untuk pembentukan Kaltim Airlines adalah Holding Company yang bernama Kaltim Aviation. Perusahaan ini membidangi penerbangan, hotel, katering, sekolah penerbangan dan lain-lain.

Setelah Kaltim Aviation disahkan, kemudian membuat badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama Kaltim Airlines, yakni sebagai salah satu anak perusahaan Kaltim Aviation.

Ini berarti yang memiliki pesawat adalah Kaltim Airlines, bukan Kaltim Aviation, karena Kaltim Airlines sahamnya sebesar 99,9 persen milik Kaltim Aviation.

Pendirian Kaltim Airlines juga mendapat dukungan dari berbagai investor, di antaranya dari Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kaltim Fauzi A Bachtar.

Bahkan Fauzi dan rekan telah membulatkan tekad dengan menanamkan modal 49 persen dalam usaha penerbangan tersebut.

Investasi awal untuk mewujudkan Kaltim Airlines sebesar USD 6 juta (dolar Amerika) atau setara dengan Rp60 miliar dengan sistem sewa-beli.

Sedangkan untuk kepemilikan saham sebesar 49 persen itu, maka investor hanya menyediakan dana awal sekitar Rp29,4 miliar guna sewa-beli lima unit pesawat atau rata-rata Rp5,9 miliar per unit pesawat.

http://id.berita.yahoo.com/bandara-sepinggan-jadi-pengumpul-pesawat-kaltim-airlines-003207389.html

Website Kaltim Air

DPRD Siap Dukung Kaltim Airlines - Minta Tanpa APBD Dan Aset Daerah

SAMARINDA – Pendirian Kaltim Airlines terus bergulir. Dalam pertemuan antara Pemprov Kaltim dengan DPRD Kaltim, Selasa (24/5) kemarin, dewan meminta supaya tidak menggunakan APBD dalam penyertaan modal dan tidak menggunakan aset.

Pertemuan dihadiri Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Wakil Gubernur Farid Wadjdy, Sekprov Irianto Lambrie dan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah. Sementara dari legislatif hadir Ketua DPRD Mukmin Faisjal serta Komisi II dan Komisi III.

Dalam paparannya, Gubernur menjelaskan, beberapa pemkab/pemkot sudah menyatakan dukungan. Pemkab Malinau, kata Faroek, sudah siap mengambil saham dan menyiapkan Rp 35 miliar. Sedangkan Berau, masih menurut Gubernur, meminta agar Bandara Kalimarau menjadi home base maskapai ini.
Saat ini, Aviation Holding sebagai perusahaan induk. Sementara BUMN yang menyatakan akan ikut yaitu PT Dirgantara Indonesia dan Penerbangan Nasional yang akan digunakan Air Operator’s Certificate (AOC) untuk beroperasinya Kaltim Airlines. Menurut Gubernur, sebagai investasi awal, diperlukan USD 6 juta atau sekitar Rp 54 miliar.

Dalam pertemuan kemarin, sejumlah anggota DPRD mempertanyakan, bagaimana Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) mendapatkan komposisi 51 persen. Menurut anggota Komisi III Andi Harun, dari penilaian panitia khusus (pansus) evaluasi Perusda yang dia ketuai, kekuatan keuangan Perusda tidak akan mampu untuk ikut dalam investasi ini. “Kecuali aset yang dikonversi. Ini harus diwanti-wanti,” tuturnya, usai pertemuan.

Sementara Wakil Ketua Komisi III Darlis Pattalongi mengatakan, Kaltim tidak memiliki “hardware” dan “software” yang mendukung dalam pendirian maskapai ini. “Hardware-nya, banyak bandara yang panjangnya tidak mencukupi untuk pesawat jenis Gran Caravan. Sementara software-nya, kompetensi direksi yang harus diperhatikan,” terang dia.

Dikatakan, sudah banyak pengalaman yang menunjukkan bisnis penerbangan. Di antaranya, Jabar Aviation yang tidak jadi dan pengoperasian Feri Ro-Ro oleh beberapa pemkab/pemkot yang bermasalah.
Sementara Syaparudin, sekretaris Komisi I mengatakan, track record (rekam jejak) Samudra Sukardi yang menjadi konsultan dalam pendirian maskapai, juga kurang baik. Di antaranya, ketika menjadi Direktur Utama Riau Airlines, justru maskapai itu kini di ambang kebangkrutan. “Ini bisnis yang penuh risiko. Jika menggunakan APBD, bisa bermasalah,” ungkapnya.

Sejumlah anggota DPRD juga mengungkapkan, pada dasarnya mendukung Kaltim Air yang akan menjembatani transportasi udara di Kaltim. Tetapi, selama tidak menggunakan APBD atau mengonversi aset pemprov.

Ketua Komisi II Rusman Yaqub mengatakan, pemprov tidak perlu secara langsung turun dalam bisnis ini. Disoroti pula, komunikasi politik yang kurang tentang pendirian masalah ini, di mana pemprov dinilai kurang berkomunikasi dengan DPRD, sedari awal pendirian.

Menjawab itu, Gubernur mengatakan, Riau Airlines mulai menurun justru setelah ditinggalkan Samudra Sukardi. “Nama itu direkomendasikan oleh tokoh-tokoh penerbangan. Tidak sembarangan,” ungkapnya.
Sementara ini, Gubernur menyebutkan, sudah ada tiga pesawat dari PT Dirgantara Indonesia yang siap masuk dalam kerja sama ini. Soal penyertaan modal dari APBD, Gubernur mengaku tidak pernah berpikir hal tersebut. “Tapi kalau Perusda dari kabupaten kota, tentu tidak bisa dilarang,” lanjut dia.
Soal penilaian kurangnya komunikasi, Gubernur mengatakan, dia tidak pernah bermaksud demikian. “Apa yang diberitakan di media, itu semua belum matang. Percayalah, saya tahu kapan harus menyampaikan ini ke legislatif,” terang Faroek. (fel)

http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=101141

17 Agustus, Kaltim Airlines Mengudara

SAMARINDA, Kompa.com — Kalimantan Timur serius ingin segera mempunyai maspakai penerbangan. Kaltim Airlines, nama maskapai itu, ditarget mengudara perdana pada 17 Agustus. Sebagai langkah awal, Selasa (17/5/2011), akta pendirian PT Kaltim Aviation, holding company yang mewadahi Kaltim Airlines, ditandatangani.

"Untuk sharing kepemilikan saham, belum diputuskan karena baru dilakukan pembicaraan. Penentuan rute perdana, pesawat yang digunakan, tenaga kerja, dan penawaran-penawaran dari mereka yang berminat gabung ke Kaltim Airlines Pembicaraan maupun negosiasi-negosiasi segera digencarkan dan dipastikan tidak menemui masalah. Sebab, sejumlah perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta, maupun pengusaha lokal telah menyatakan siap mendukung. Demikian juga pemerintah kabupaten se-Kaltim.

Juga belum ditentukan, namun secepatnya kami bahas," ujar Sabri Ramdhani, Komisaris Utama PT Kaltim Aviation, Selasa.

Sabri mengungkapkan, Kaltim Airlines akan menjadi terobosan baru untuk mengurai kendala transportasi antarwilayah di Kaltim. Mendirikan maskapai, dalam banyak hal, juga diyakini lebih hemat dan efektif dari sisi biaya daripada mengalokasikan dana untuk membangun jalan raya.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak berani mematok 17 Agustus mendatang sudah dilakukan penerbangan perdana Kaltim Airlines. Menyinggung mengenai target tersebut, Sabri mengakui memang waktu yang pendek. Namun, dia tetap optimistis dan menganggapnya tantangan.

Optimistime Sabri ada alasannya. Sebab, sebelum akta pendirian Kaltim Aviation ditandatangani, sejumlah BUMN sudah menyatakan dukungannya. Salah satunya adalah PT Dirgantara Indonesia yang siap membantu dalam mengupayakan pesawat berbaling-baling.

Ada juga yang telah menyatakan dukungan untuk mengelola aset dan izin operasional penerbangan. "China Development Bank juga telah menawarkan leasing pesawat dan sudah menyatakan siap datang ke Kaltim. Perusahaan dan pengusaha juga menunggu diajak bekerja sama karena mereka punya kepentingan bisnis yang jelas terbantu," kata Sabri.

Sabri belum bisa memaparkan rute-rute mana yang paling mungkin diambil untuk penerbangan perdana. Tentang hal itu, pihaknya akan berembuk dengan pemkab-pemkab. Sebab, setidaknya, pesawat komersial berbaling-baling (berpenumpang 40-an orang) membutuhkan landasan pacu minimal 1.400 meter.

"Saya yakin, kepastian Kaltim Airlines juga memacu pemkab memerhatikan bandara masing-masing, termasuk menyentuh perbaikan dan perpanjangan landasan pacu di bandara-bandara perbatasan. Kaltim Airlines siap bersaing dengan maskapai yang selama ini ada," ucapnya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/17/21022937/17.Agustus.Kaltim.Airlines.Mengudara

Kadin Siap Kuasai 49 Persen Saham Kaltim Air

Samarinda - Kamar Dagang Industri (Kadin) Provinsi Kaltim menyatakan kesiapan menguasai 49 persen saham untuk maskapai penerbangan Kaltim Air.

Wakil Ketua Hukum dan Etika Usaha Kadin Kaltim, Daeng Naja mengatakan, penguasaan saham itu dilakukan secara konsorsium dengan total biaya diperkirakan mencapai Rp3 miliar per tahun. Sebab pihak pemprov kaltim akan membeli 5 unit pesawat secara kredit dengan biaya hingga Rp6 miliar.

Menurut Daeng Naja, pihaknya berkomitmen membantu Pemprov dalam penyediaan transportasi bagi masyarakat di pedalaman dan perbatasan, dan Ia menilai pihak kadin bisa menjadi pemegang saham mayoritas dengan melebihi jatah 49 persen bagi swasta, dengan cara membeli saham melalui tangan perusahaan daerah melati Bhakti Satya milik Pemprov Kaltim.

Dengan kondisi ini, Daeng Naja optimis, Pemprov Kaltim akan memiliki maskapai Kaltim Air tanpa menggunakan dana APBD, terkecuali ada kabupaten kota yang ingin turut memiliki saham namun belum memiliki Perusda.

Daeng Naja menambahkan, cukup banyak sumber pendanaan swasta dari kabupaten-kota di Kaltim yang bisa digali, termasuk tawaran maskapai penerbangan kalstar yang siap menyediakan sertifikat pilot untuk maskapai Kaltim Air.

Adapun saat ini lanjut Daeng, pihaknya sedang mengerjakan akta notaris untuk pendirian PT Kaltim Aviation, yang akan membawahi Kaltim Air sebagai salah satu bentuk usaha, dengan target penyelesaian hingga 31 Mei mendatang.

(wahyu ramadhani/na

http://www.idcfm.com/berita/kota/samarinda/2477-kadin-kaltim-siap-kuasai-49-persen-saham-kaltim-air.html