Industri alutsista Indonesia lirik pasar internasional

Indonesia siap bersaing dengan pasar internasional terkait alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI. Sebab, industri pertahanan di tanah air akan segera mewujudkan kemandirian di bidang pertahanan.

Dalam sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Gedung Cendrasa, Koarmatim, Rabu siang (12/3), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memaparkan visi dan misi industri pertahanan yang dimiliki Indonesia.

Rapat KKIP yang kali pertama dan digelar usai demo Alutsista milik TNI AL di Dermaga Madura Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Ujung, Surabaya, Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum KKIP, yaitu Presiden SBY.

Sidang KKIP itu, juga dihadiri Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua Harian, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Mensesneg, Seskab, Men PPNK/Ka Bappenas, Menteri BUMN, Mendikbud, Menristek, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Kapolri, Pangdam V Brawijaya dan Pangarmatim.

Dalam sidang KKIP itu sendiri dipaparkan hasil kerja dan kebijakan komite selama kurun waktu 2010-2013, serta program prioritas KKIP ke depan.

"Dalam sidang KKIP yang pertama ini, akan disampaikan visi dan misi KKIP serta strategi mewujudkan kemandirian pertahanan, termasuk program-program pembinaan dan pengembangan industri pertahanan," terang Purnomo dalam konfrensi pers-nya usai demo alutsista di Koarmatim, Ujung Surabaya.

Menurut Purnomo, dalam kurun waktu 2010-2013, KKIP telah merumuskan berbagai kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan. "KKIP juga telah menetapkan beberapa program nasional, menerbitkan cetak biru riset alpalhankam, serta merumuskan road map produk alpalhankam," katanya lagi.

Terkait strategi mewujudkan kemandirian pertahanan, masih kata dia, KKIP telah menyusun master plan pembangunan industri pertahanan tahun 2010-2029, yang mencakup dua target utama, yaitu alutsista dan industri pertahanan.

Target alutsista yang akan dicapai adalah alutsista yang memiliki mobilitas tinggi dan daya pukul. Sedang target industri pertahanan adalah mewujudkan kemampuan memenuhi permintaan pasar dalam negeri, kemampuan bersaing di pasar internasional serta kemampuan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kata Purnomo, saat ini, KKIP sendiri telah melakukan pembinaan industri pertahanan secara bertahap, dan berlanjut untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam memproduksi alpalhankam yang dibutuhkan.

"Upaya peningkatan kemampuan industri pertahanan tersebut, di antaranya dilakukan joint research dan development maupun joint production."

Terkait perkembangan Alutsista masa depan, KKIP telah mencanangkan program new future products yang meliputi Pesawat Tempur IF-X, pesawat angkut, kapal selam, kapal perang atas air, roket, peluru kendali, pesawat terbang tanpa awak, radar, combat management sistem, alat komunikasi, amunisi kaliber besar, bom udara, torpedo, propelan, kendaraan tempur, serta kendaraan taktis.

Dalam rangka mendukung pengembangan industri pertahanan, pemerintah telah melakukan langkah-langkah kongkrit yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012, antara lain pengembangan sumber daya manusia, pengembangan dan penguasaan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana, penyehatan, koperasi dan fasilitas pendanaan dan pembiayaan.

"Sedang di bidang regulasi, KKIP akan menyelesaikan penyusunan beberapa aturan pelaksanaan UU Nomor 16 tentang industri pertahanan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) tentang imbal dagang, PP tentang penyelenggaraan industri pertahanan, Perpres tentang pengelolaan industri pertahanan dan Perpres tentang syarat dan tata cara pengadaan Alpalhankam," tandas dia.



http://www.merdeka.com/peristiwa/industri-alutsista-indonesia-lirik-pasar-internasional.html

Presiden SBY: Kita siap perang demi mempertahankan kedaulatan

Pasukan TNI AL unjuk kekuatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gelar kekuatan terlengkap dan terbesar, serta moderen itu dilaksanakan di Dermaga Madura Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Ujung Surabaya, Jawa Timur.

Presiden SBY mengatakan penambahan kekuatan TNI Angkatan Laut bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan, bukan karena Indonesia ingin berperang. Namun demikian, Indonesia siap berperang jika diharuskan untuk mempertahankan kedaulatan negara.

"Kita tidak ingin perang. Namun jika harus bertempur dan mempertahankan kedaulatan, kita sudah siap. Kekuatan TNI AL kita bertambah lagi," kata Presiden SBY di sela-sela melakukan peninjauan gelar alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan demo kekuatan persenjataan TNI Angkatan Laut di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (12/3), seperti dilansir Antara.

Pelanggaran kedaulatan dapat terjadi dalam beragam bentuk, terutama di wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan. Didampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Presiden SBY meninjau gelar alutsista hasil pengadaan pada program pembangunan kekuatan matra laut periode Rencana Strategis 2005-2009 dan 2010-2014.

Menurut Purnomo, alutsista yang digelar antara lain empat kapal perang korvet kelas Sigma, empat KRI kelas LPD (Landing Platform Dock), empat Kapal Cepat Rudal (KCR) tipe 40 M, dan dua kapal Patroli Cepat (PC) tipe 43 M.

Untuk Korps Marinir TNI AL telah datang 54 tank amphibi jenis BMP-3F, satu BREM-L (Tank Recovery), 15 Panser LVT 7 A1 (Landing Vehicle Tank), dua pesawat CN 235-220 MPA (Maritime Patrol Aircraft), empat pesawat latih Bonanza G-36, dan tiga helikopter Bell-412 EP.

Pada kesempatan itu juga digelar model atau miniatur alutsista yang pengadaannya melampaui masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Penyelesaian alutsista laut membutuhkan waktu yang lama," kata Menhan menjelaskan alasan pengadaan yang melampaui masa bakti kabinet.

Alutsista yang disajikan dalam bentuk miniatur antara lain tiga kapal selam, dua kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) jenis frigate, kapal layar latih (Tall Ship) pengganti kapal Dewa Ruci yang sudah berusia 62 tahun, tiga kapal angkut tank yang satu di antaranya untuk mengangkut tank Leopard, dua kapal Bantu Hidro Oseanografi (BH0), dan dua kapal Bantu Cair Minyak (BCM).

TNI AL, tambah Menhan, juga akan diperkuat oleh tiga pesawat CN-235 MPA, 11 unit helikopter Anti Kapal Selam (AKS) yang dilengkapi 'dipping sonar' dan torpedo, lima unit panser BTR-4 dan satu baterai Multiple Launch Rocket System (MLRS).

Selain melakukan peninjauan dan menyapa para prajurit, Presiden juga menyaksikan demo kekuatan alutsista TNI Angkatan Laut antara lain demo penyebaran ranjau dari pesawat udara patroli maritim Umar 623 TNI Angkatan Laut, demo penembakan roket RBU dari Kapal Republik Indonesia (KRI) dengan nomor lambung 385 dan 381, demo peperangan anti kapal selam oleh KRI dengan menggunakan helikopter Anti Kapal Selam, demo pembebasan pembajakan kapal oleh Komando Pasukan Katak dan Intai Amphibi dengan metode Visit Board Search and Seizure (VBSS), 'Sailing Pass' Kapal TNI Angkatan Laut, dan 'Flying Pass' pesawat udara dan helikopter TNI Angkatan Laut.

Turut mendampingi Presiden Yudhoyono antara lain Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Budiman, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Marsetio, dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI IB Putu Dunia, serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Hadir juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Menkominfo Tifatul Sembiring, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.



http://www.merdeka.com/peristiwa/presiden-sby-kita-siap-perang-demi-mempertahankan-kedaulatan.html

Indonesia darurat kapal selam

Wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari pulau dan dihubungkan laut yang membentang luas memiliki tantangan tersendiri dalam bidang pertahanan. Sayangnya hal itu tidak ditopang dengan alat utama sistem persenjataan laut mumpuni.

Staf Ahli Kementerian Pertahanan bidang kerjasama dan hubungan kelembagaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Zilmi Karim, mengatakan, sampai saat ini Indonesia sangat kekurangan armada pertahanan laut, utamanya kapal selam. Bayangkan, dari kebutuhan minimal 12 kapal selam, Indonesia hanya punya dua unit.

"Indonesia butuh 12 kapal selam. Tapi cuma punya 2 unit," kata Zilmi dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (19/2).

Dua kapal selam milik Indonesia masih aktif itu adalah KRI Cakra and KRI Nenggala. Keduanya merupakan buatan Jerman pada era 1980-an. Dua kapal selam itu pun tak lama lagi bakal pensiun, yakni tepatnya 2020.

Maka dari itu Kementerian Pertahanan ngotot menambah kekuatan kapal selam sebagai salah satu pilar pertahanan laut. Masalahnya adalah, lanjut Zilmi, biaya membeli kapal selam sangat mahal.

Dia mencontohkan, pemerintah mesti merogoh kocek USD 1,07 juta buat tiga kapal selam buatan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), Korea Selatan. Meski satu dari tiga kapal itu bakal dikerjakan di tanah air, tepatnya di galangan kapal milik PT PAL di Surabaya, Jawa Timur, tetap saja terasa berat. Itu baru tiga, sedangkan Indonesia minimal butuh sembilan unit lagi buat menjaga kawasan perairan dari penyusupan negara lain.

Meski begitu, tambah Zilmi, pemerintah berkeras membangkitkan industri alat tempur dalam negeri, salah satunya kapal perang dan kapal selam, dengan tujuan supaya mandiri. Maka dari itu, meski dengan jalan kerjasama operasi, dia optimis banyak keuntungan diraih negara jika berhasil melakukan alih teknologi, syukur jika bisa melakukan ekspor senjata dan mesin tempur.

"Berapa banyak devisa negara yang keluar kalau hanya mengimpor alutsista? Satu kapal selam saja harganya Rp 3 sampai 4 triliun. Kalau industri dalam negeri mandiri, kan bisa ada pemasukan pajak. Industri lain juga tumbuh," ujar Zilmi.



http://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-darurat-kapal-selam.html

Kapal selam buatan Indonesia ditarget melaut 2018

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bergegas membenahi dan memperbarui berbagai alat utama sistem persenjataan yang kurang dan sudah dimakan usia. Penambahan unit kapal selam adalah salah satu target dibidik oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Menurut Staf Ahli Kementerian Pertahanan bidang kerjasama dan hubungan kelembagaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Zilmi Karim, saat ini Kementerian Pertahanan dengan PT PAL sedang menyiapkan galangan buat pembangunan kapal selam itu. Menurut dia, jika modal dari pemerintah sudah cair, maka pembangunan kapal selam akan dimulai tahun depan.

"Kapal selam PT PAL direncanakan masuk tahap produksi pada 2015, dan diperkirakan selesai November 2018," kata Zilmi dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (19/2).

Zilmi mengatakan, produksi kapal selam itu dilakukan dengan cara kerjasama operasi dengan sebuah perusahaan Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Kontrak antara pemerintah dengan Daewoo sudah diteken sejak 2011 dengan nilai USD 1,07 juta. Indonesia memesan tiga kapal selam dari Daewoo, di mana dua dibangun di Korea Selatan, dan satu akan dibuat di galangan milik PT PAL di Surabaya, Jawa Timur.

Maksud pembangunan satu kapal selam di tanah air itu supaya terjadi alih teknologi. Menurut dia, hal itu sudah tercantum dalam undang-undang dan peraturan presiden yang mewajibkan tiga syarat dalam pengadaan mesin tempur. Yakni alih teknologi, penggunaan kandungan dan komponen lokal, serta imbal dagang.

Zilmi melanjutkan, melalui rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, pemerintah sepakat membenamkan tambahan modal sebesar USD 250 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Pengubahan buat membantu pembangunan galangan kapal itu. Jika tidak meleset, April mendatang dana itu bakal cair.

Meski begitu, banyak pihak meragukan kemampuan PT PAL membangun kapal selam itu. Tetapi Zilmi pasang badan. Menurut dia, yang mesti dikhawatirkan bukan kemampuan PT PAL, tapi justru ketepatan pencairan dana pembangunan fasilitas.

"Pembangunan fasilitas itu sudah dimulai sejak 2011. Sumber daya manusia sudah ditatar dan peralatan sudah disamakan. Dalam pembangunan galangan kita juga menggandeng konsultan dari Korea Selatan biar sama. Yang membangun fasilitas juga kontraktor. Jadi jangan menyalahkan PT PAL," ujar Zilmi.

Zilmi menyatakan, supaya proses alih teknologi berjalan lancar pemerintah mengirim 206 tenaga ahli Indonesia buat belajar langsung teknik pembuatan kapal selam ke Korea Selatan. Menurut dia, dalam rombongan itu juga terselip perwakilan akademisi dari Institut Teknologi Surabaya.

Dia berharap para insinyur itu bakal menyerap semua ilmu dan bisa menerapkannya di Indonesia. Sebab, lanjut dia, terakhir kali Indonesia mengirim orang buat belajar soal mesin perang adalah 15 tahun lalu di masa pemerintahan Presiden Baharudin Jusuf Habibie.



http://www.merdeka.com/peristiwa/kapal-selam-buatan-indonesia-ditarget-melaut-2018.html

"Negara lain tak suka lihat industri pertahanan RI maju"

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun ini berjanji mulai memberdayakan industri strategis buat menyediakan alat utama sistem persenjataan bagi militer. Di antaranya jet tempur KFX/IFX, tank dan roket.

Beberapa pihak menyebut proyek itu rawan penyimpangan. Apalagi pengadaan itu harus melalui lima badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan. Yakni PT PAL, PT Pindad , PT Dirgantara Indonesia, PT LEN Industri, dan PT Dahana.

Masing-masing perusahaan pelat merah itu menaungi pengadaan berbeda. PT PAL mengurus alutsista matra (medan) laut, PT Pindad soal alutsista matra darat, PT DI menangani burung besi tempur dan segala macam pendukungnya, PT LEN Industri menangani komponen elektronik khusus alat tempur, dan PT Dahana mengurus soal bahan peledak dan hulu ledak.

"Itu menurut kami adalah suatu pernyataan yang kurang fakta dan kurang dasar," kata Staf Ahli Kementerian Pertahanan bidang kerjasama dan hubungan kelembagaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Zilmi Karim, dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (19/2).

Zilmi berdalih, banyak pihak tidak ingin melihat Indonesia maju dalam industri pertahanan. Alasannya, lanjut dia, adalah supaya pertahanan Indonesia rapuh dan selalu tergantung dengan produk impor. Ujungnya adalah pihak asing yang membuat dan terus mengembangkan teknologi mesin perang itu bakal ketiban order terus dari Indonesia, tanpa adanya alih teknologi.

"Di sini kita butuh satu kesatuan visi, dalam rangka mewujudkan kemandirian industri pertahanan," ujar Zilmi.

Zilmi pun umbar janji program penguatan industri alutsista dalam negeri bukan main-main. Menurut dia, uang pemerintah yang dibenamkan dalam investasi buat meningkatkan produksi alutsista buatan lokal itu bisa dipertanggungjawabkan karena diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).




http://www.merdeka.com/peristiwa/negara-lain-tak-suka-lihat-industri-pertahanan-ri-maju.html