"Sebagus apapun instrumen hukum pasti bisa diakalin, secara normatif tidak bisa dijadikan orientasi politik karena terlalu sulit. Ini masalah terpola dalam perilaku politik anggota DPR dan tidak hanya per-orang tapi kloningan dari periode sebelumnya," ungkap Direktur Eksekutif Literacy Institute ini kepada Okezone, Minggu (10/6/2012).
Menurutnya, KPK harus independen dan imparsial, meskipun pimpinan lembaga anti korupsi itu dipilih oleh DPR. Sehingga, saat penanganan kasus bisa menindak orang yang memang bersalah.
"Jadi, tidak cenderung mempersulit dan menutupi atau ada barter saat menjabat sebagai pimpinan KPK," terangnya.
Sementara itu Ketua Komisi III DPR RI, I Gede Pasek Suardika meminta kepada KPK agar jangan hanya bermain dengan kasus kecil yang melibatkan beberapa anggota DPR saja. Tapi harus berani bermain dengan kasus besar yang ada di beberapa kementrian. Sehingga tidak ada lagi yang menyimpulkan DPR sebagai lembaga terkorup.
"KPK jangan cuma bisa tangkap yang kecil-kecil. Mereka harus cari yang besar-besar, jadi jangan hanya cari politisi cantik saja jadi tersangka. Artinya figur politisi ini memang beritanya besar dan selalu berlarut," pungkas Pasek.
(trk)
http://news.okezone.com/read/2012/06/10/339/644483/korupsi-di-dpr-sudah-warisan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar