RI Siapkan Satelit Khusus Pertahanan Siber

Satelit Palapa (tender-indonesia.com)

Satelit yang dipakai saat ini berstatus sewa.

VIVAnews - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendukung mendukung penuh pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri.

Hal itu merupakan salah satu butir rekomendasi hasil rapat antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Kapolri, Kepala BIN, Lemsaneg, Mensesneg dan Menkominfo terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia, Kamis 28 November 2013.

"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus itu," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusdiantoro mengatakan, Indonesia memang membutuhkan keamanan dalam dunia maya. Sebab, saat ini, infrastruktur pertahanan siber di Indonesia masih menyewa sehingga tak terlalu mengagetkan bila mudah disadap.

"Kan ada dua infrastruktur, sistem keamanan informasi dan sistem keamanan komunikasi. Selama ini kita kebobolan karena satelit yang ada sewaan, bukan milik kita. Sehingga begitu mudah terjadi penyadapan," kata Purnomo.

Pembangunan keamanan dunia maya ini yang direncanakan pemerintah ini kata dia, memang sangat diperlukan. "Untuk bangun cyber defense regulasi harus diperbaiki, karena sekarang bukan lagi hukum sektor riil tapi juga hukum dunia maya," ujar dia.

Selain sistem keamanan yang perlu ditingkatkan, kata dia, kualitas sumber daya manusianya juga perlu ditingkatkan. "Demikian pula dengan kelembagaannya. Sekarang ini cyber defense antara Kemenhan dengan ID SIRTI di bawah Kemenkominfo," kata dia.

"Ada yang namanya Indonesia Search Responsible System. Ini kenapa yang tidak kita majukan ini. Cyber crime baru ada di kepolisian. Kalau cyber defense perlu diperkokoh kelembagaannya, perlu daftar infrastruktur kritis," kata dia.

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/462417-ri-siapkan-satelit-khusus-pertahanan-siber

Inikah Teknik Penyadapan yang Dilakukan Australia?

Proses penyadapan ponsel presiden SBY [ilustrasi] (theguardian.com) (theguardian.com)

Dari BTS sampai jaringan perangkat bergerak.

VIVAnews - Indonesia digemparkan berita penyadapan yang dilakukan intelejen Australia ke saluran telepon seluler milik sejumlah petinggi RI. Kabar itu didapat setelah media internasional The Guardian memuat rahasia yang dibeberkan Edward Snowden.

Sampai saat ini, bagaimana cara Australia melakukan penyadapan masih ditelisik. Mulai dari menggunakan teknologi apa, bagaimana caranya, dan bekerja sama dengan pihak mana saja. Semua masih jadi misteri.

Melansir laman Exploiticha, 28 November 2013, ada sedikit gambaran mengenai kemungkinan-kemungkinan dari metode panyadapan yang dilakukan oleh Australia, terkait dalam usahanya melakukan pengumpulan data dari telepon, koneksi e-mail, dan cyberspace lainnya.

1. Membangun Base Transceiver Station (BTS) palsu

Daklam metode ini, biasanya ponsel yang akan disadap sedang dalam keadaan proses mencari sinyal karena sinyal asli dari provider diganggu oleh pihak penyadap. Ketika ponsel kesulitan mencari sinyal, maka penyadap mengaktifkan BTS palsu yang sudah dirancang menyerupai BTS asli milik provider.

Ketika ponsel sudah "ditangkap" BTS palsu, maka penyadap dapat leluasa melakukan penyadapan. Tapi, teknik penyadapan melalui BTS palsu memiliki keterbatasan, karena hanya bisa menyadap panggilan keluar saja.

2. Spoofing Network (konfigurasi BTS palsu menyerupai BTS asli)

Selain menggunakan BTS palsu, para penyadap juga dapat melakukannya penyadapan dengan menggunakan jaringan tipuan. Dalam proses ini, pihak penyadap akan membuat alamat IP dari komputer yang terpercaya untuk menciptakan akses ke jaringan terbatas dan memungkinkan terjadi pertukaran paket data.

Tapi, di sisi lain spoofing network (jaringan tipuan) juga dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk menangani lalu lintas jaringan yang padat. Yaitu, pada saat lalu lintas jaringan padat dan gateway tidak dapat memvalidasi setiap paket data. Maka untuk meminimalisir kepadatan itu dapat menggunakan jaringan tipuan.

3. Penangkap jaringan International Mobile Subscriber Identity (IMSI) di ponsel

Penangkap jaringan IMSI pada dasarnya berbentuk sebuah menara ponsel palsu yang bekerja di dekat ponsel yang akan disadap. Biasanya metode ini dilakukan untuk menguping pembicaraan seseorang di ponselnya.

Alat untuk menangkap jaringan IMSI adalah Virtual Base Transceiver Station (VBTS). Alat ini mampu mencegat panggilan dari sebuah ponsel yang berada di dekat VBTS didirikan.

Teknik-teknik penyadapan di atas telah dibuktikan keampuhannya pada sebuah acara perkumpulan hacker DEFCON-18 tahun 2010 lalu. Pada saat itu, salah satu peserta mempraktikkan teknik penyadapan pada ponsel GSM berjaringan 2G.

Perlu diketahui, jaringan 2G memiliki sistem keamanan yang lebih rendah dari generasi selanjutnya 3G. Jadi, untuk meminimalisir aksi penyadapan dengan menggunakan teknik-teknik di atas, sebaiknya mulai beralih ke jaringan 3G, 3.5G, dan 4G karena memiliki sistem keamanan yang lebih sulit ditembus. 

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/462400-inikah-teknik-penyadapan-yang-dilakukan-australia-

Pembicaraan Indonesia-Australia Masuki Tahap Awal

Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Australia Julie Bishop. (Antara FOTO)

RI masih membekukan kerjasama militer dan intelijen dengan Australia.

VIVAnws – Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop kemungkinan besar akan ditunjuk Perdana Menteri Tony Abbott mewakili negaranya untuk menjadi utusan khusus dalam memperbaiki hubungan dengan Indonesia. Ketegangan diplomatik Jakarta-Canberra akibat penyadapan Badan Intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabatnya, belum sepenuhnya luruh.

Kendati belum ada informasi soal penunjukan Bishop, namun kemungkinan ia duduk di meja perundingan bisa dipahami lantaran kandidat utusan khusus dari Indonesia juga disebut akan diemban oleh Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa.

Guardian Australia, Kamis 28 November 2013, melansir pernyataan Bishop yang menyebut pembicaraan dengan pihak Indonesia masih memasuki tahap awal. Namun dia berharap itu merupakan langkah pertama dalam menormalisasikan hubungan dengan Indonesia. “Kami melakukannya dengan sebuah semangat kerjasama. Ini merupakan langkah yang sangat positif menuju ke depan,” ujar Bishop.

Bishop tak berkomentar soal spekulasi dia akan menjadi utusan khusus Australia untuk memulihkan hubungan dengan Indonesia. Bishop hanya menyebut kode etik spionase sudah menjadi salah satu agendanya. “Informasi detail belum bisa diumumkan. Prosesnya masih terlalu awal,” kata Bishop.

Rabu kemarin, PM Abbott menyetujui usulan yang diajukan Presiden SBY soal pertemuan utusan khusus kedua negara sebagai langkah awal memperbaiki hubungan RI-Australia. Ia ingin menemukan solusi cepat untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia. Namun Abbott tak mau terburu-buru meneken kode etik yang akan dibahas di waktu mendatang.

Bola di tangan Australia

Sementara Menlu Marty Natalegawa mengatakan, cepat atau lambatnya proses penyusunan kode etik kedua negara bergantung kepada Australia. Dia pun menolak menyebut kapan dialog pertama di antara para utusan akan berlangsung.

“Ini merupakan sebuah proses, bukan peristiwa. Jadi saya tidak akan fokus kepada kapan dan bagaimana dialog itu akan terjadi,” kata Marty di Gedung DPR RI, Jakarta. Namun Marty mengatakan akan segera menghubungi Bishop untuk berdialog, sebelum memasuki tahapan enam langkah lainnya.

“Kami saat ini tengah berada di tahap pertama, yang artinya saya akan menghubungi rekan saya. Tujuan dari pembicaraan ini yaitu ingin mendiskusikan beberapa isu terkait hubungan bilateral kedua negara sebagai prasyarat sebelum mulai membicarakan kode etik dan protokol itu sendiri,” kata Marty.

Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum akan mencabut pembekuan kerjasama sementara dengan Australia. Kerjasama baru akan dinormalisasi apabila implementasi dari kode etik spionase tersebut telah dijalankan konsisten oleh Australia.

Saat ini total ada lima jenis kerjasama di bidang militer, pertahanan, dan kepolisian yang masih dihentikan oleh Presiden SBY. Penghentian kerjasama di bidang militer antara lain meliputi pertukaran informasi dan data intelijen, koordinasi patroli wilayah perbatasan bersama, serta tiga latihan bersama – latihan Kopassus di Lembang, latihan Angkatan Udara yang melibatkan pesawat F-16 di Darwin, latihan komando Angkatan Laut dalam rangka pencegahan aksi teror.

Sementara kerjasama antarkepolisian yang dihentikan yaitu tukar-menukar informasi intelijen di bidang kejahatan transnasional dan penangkalan aksi teror.


http://nasional.news.viva.co.id/news/read/462465-pembicaraan-indonesia-australia-masuki-tahap-awal

Menhan: Jika Punya Armada Kapal Selam Lengkap, RI Tak Mudah Disadap

Kapal selam KRI Nanggala-402 (Antara/ M Risyal Hidayat)

 Indonesia harus punya kapal selam 10-15 buah untuk perkuat pertahanan. 

VIVAnews – Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Jumat 29 November 2013, menyatakan penambahan kapal selam sangat penting dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) negara. Jika Indonesia memiliki armada kapal selam lengkap, Purnomo yakin pertahanan negara akan lebih kuat sehingga Indonesia tidak mudah disadap pihak asing.

“TNI Angkatan Laut mengatakan, kalau RI punya kapal selam 10-15 buah, kita tidak akan disadap lagi,” kata Purnomo dalam diskusi panel bertajuk ‘Membangun Kemampuan Kekuatan Pertahanan Berkelanjutan’ yang diselenggarakan oleh Forum Pemred di Jakarta.

Menurut Purnomo, pembangunan sistem pertahanan merupakan bagian dari harga diri bangsa. “Bangsa yang kuat adalah bangsa yang kuat pertahanannya,” ujar dia.

Namun dinamika politik bisa mengancam proses pembangunan alutsista yang telah dipersiapkan dan tengah dilakukan. “Kalau presidennya tidak mengerti militer, bisa saja program tidak berlanjut. Jadi komitmennya harus kuat,” kata Purnomo.

Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, dalam forum yang sama mengatakan TNI Angkatan Laut masih lemah dalam menjaga pertahanan laut di negeri ini. Oleh sebab itu perlu diperkuat dengan pembangunan alutsista berupa armada kapal selam yang lengkap.

Sebelumnya, terungkap Indonesia menjadi target penyadapan Australia dan Amerika Serikat. Badan Intelijen Australia (DSD) menyadap ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat tinggi RI pada Agustus 2009.

Motif Penyadapan

Mantan Duta Besar RI untuk Rusia, Hamid Awaluddin, menduga penyadapan oleh Australia untuk membidik rencana RI membeli kapal selam Rusia. Pasalnya, tarik-ulur atau negosiasi seputar jadi-tidaknya Indonesia membeli kapal selam Rusia terjadi pada Agustus 2009.

“Teknologi kapal selam yang saat itu hendak dibeli Indonesia dari Rusia sungguh dahsyat. RI berencana membeli dua kapal selam. Kalau jadi, (Australia) tentu takut sama kita,” kata Hamid kepada VIVAnews beberapa waktu lalu.

Sejumlah pejabat RI yang ketika itu disadap oleh Australia, diyakini Hamid ada kaitannya dengan rencana pembelian kapal selam Rusia itu. “Sofyan Djalil saat itu Menteri Negara BUMN, Sri Mulyani Indrawati saat itu Menteri Koordinator Perekonomian. Mereka terkait dengan aspek ekonomi negosiasi itu (kapal selam), yakni pembiayaan. Ada anggarannya atau tidak,” kata Hamid.

Penyadapan terhadap Sofyan Djalil juga terkait dengan dana BUMN untuk membangun dermaga kapal selam tersebut. Sementara Dino Patti Djalal yang juga disadap ketika itu merupakan Juru Bicara Presiden Bidang Luar Negeri. Komunikasi-komunikasi dari pihak asing sangat mungkin masuk melalui Dino.

Pada akhirnya, kata Hamid, Indonesia batal membeli kapal selam Rusia karena alasan keterbatasan biaya. RI akhirnya lebih memilih membeli kapal selam Korea Selatan.

Rusia pada tahun 2012 memiliki 60 kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi canggih. Meskipun pembelian kapal selam dari Rusia batal dilakukan pada tahun 2009 itu, kini Rusia kembali menawarkan 10 unit kapal selamnya kepada Indonesia. (ren) 

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/462499-menhan--jika-punya-armada-kapal-selam-lengkap--ri-tak-mudah-disadap

Australia Diminta Bersiap Hadapi Kebocoran Data Intelijen Lanjutan

Edward Snowden menikmati keindahan Sungai Moskow dari kapal yang berlayar di pusat kota. (REUTERS/Reuters TV/Pool)

VIVAnews – Hubungan Indonesia dan Australia memburuk paska terkuaknya penyadapan oleh Badan Intelijen Australia (Defence Signals Directorate) terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, istrinya, dan delapan pejabat tinggi RI lainnya. Rabu 20 November 2013, SBY mengumumkan dihentikannya kerjasama militer dan intelijen dengan Australia sampai Negeri Kanguru memberikan penjelasan resmi soal isu penyadapan itu.

Pakar pertahanan Australia, Philip Dorling, melalui surat kabar di Sydney telah mengingatkan kerugian yang diderita Australia dari pemutusan kemitraan oleh RI. Australia memerlukan kerjasama Indonesia dalam isu sensitif seperti penyelundupan manusia. Tanpa Indonesia sebagai ‘pagar’ Australia, ribuan imigran gelap tak hentinya memasuki negeri itu. “Jakarta dapat dengan mudah mempersulit posisi Australia,” kata Dorling.

Kesulitan Australia tak hanya berhenti pada penurunan derajat hubungan bilateral oleh Indonesia. Tak kalah serius, ujar Dorling, pemerintah Australia harus mengantisipasi kebocoran rahasia intelijen lebih lanjut oleh Edward J. Snowden. Mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA) itulah yang mengungkap penyadapan Australia terhadap para pejabat Indonesia.

“Amat jelas materi yang dimiliki Snowden mencakup berbagai dokumen yang berhubungan dengan kepentingan intelijen Australia,” kata Dorling dalam analisisnya di Sydney Morning Herald. Ia yakin Snowden memegang rahasia intelijen Australia lebih banyak daripada yang sudah ia ungkapkan.

Oleh sebab itu Dorling meminta pemerintah Australia bersiap untuk skenario terburuk, yakni pembeberan aksi spionase Australia di seluruh Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Bila itu sampai terjadi, maka konsekuensi politik dan diplomatik yang dihadapi Australia akan jauh lebih luas.

Beberapa waktu lalu Fairfax melaporkan, data-data intelijen dikumpulkan DSD melalui kedutaan-kedutaan Australia di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Hanoi, Beijing, Dili, dan Port Moresby. Dengan demikian negara-negara yang menjadi sasaran aksi spionase Australia terentang dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, China, Timor Leste, sampai Papua Nugini.

Jangan Remehkan

Luasnya aksi spionase yang dilakukan Australia selama ini – dan fakta bahwa hal itu terungkap ke publik internasional, diharapkan menyadarkan Perdana Menteri Australia Tony Abbott bahwa isu ini tak bisa diremehkan. Abbott diminta segera mengambil alih kendali dari situasi yang kian memburuk.

“Tony Abbott tak boleh menunda meminta maaf kepada Indonesia. Lebih penting lagi, ia harus menggelar penyelidikan berskala besar terhadap badan dan agen-agen intelijen Australia,” kata Dorling. Ia pun mengusulkan Abbott membentuk komisi independen untuk melakukan investigasi tersebut.

Selain itu Dorling meminta para agen DSD di Kedutaan Australia di Jakarta untuk segera berkemas dan meninggalkan Indonesia. “Pernyataan (Abbott) bahwa semua negara mengumpulkan informasi intelijen sama sekali tidak membantu memperbaiki situasi,” kata dia.

Indonesia benar-benar merealisasikan ancamannya untuk menurunkan derajat hubungan dengan Australia. “Saya minta hentikan dulu pertukaran informasi intelijen, hentikan coordinated military operation untuk menghentikan people smuggling di wilayah lautan. Tidak mungkin kita melakukan itu (latihan bersama Australia) jika ada penyadapan terhadap tentara atau terhadap kita semua,” kata Presiden SBY dalam konferensi persnya di Kantor Presiden, Jakarta. (ren)

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/460111-australia-diminta-bersiap-hadapi-kebocoran-data-intelijen-lanjutan

PM Abbott Hadapi Tekanan, Akankah Australia Minta Maaf ke RI?

PM Australia Tony Abbott. (REUTERS/Dinuka Liyanawatte)

VIVAnews – Pemerintah Australia menghadapi desakan kuat di dalam negeri untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Indonesia yang saat ini di ujung tanduk. Kemarahan Indonesia atas penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia (DSD) terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabatnya, bermuara pada dihentikannya kerjasama militer dan intelijen antara kedua negara oleh Indonesia.

Buat Australia, langkah keras yang diambil Indonesia ini adalah malapetaka. “Kerjasama dengan Indonesia amat sangat signifikan. Itu sesuatu yang kami bangun dari waktu ke waktu dan bersifat kumulatif. Itu bukan sesuatu yang dapat Anda mulai dan hentikan dengan begitu saja. Jika Anda kehilangan kerjasama itu, Anda tidak bisa memulainya lagi dari apa yang sudah kami capai saat ini,” kata mantan Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia Tony Burke kepada Sky News, Kamis 21 November 2013.

Burke layak kesal. Sebagai eks menteri imigrasi, salah satu hal pelik yang ia hadapi ketika menjabat adalah soal penyelundupan manusia. Selama ini, Indonesia menjadi benteng sekaligus garda depan Australia dalam menangani ribuan imigran gelap yang hendak masuk ke Australia melalui jalur laut. Australia yang dianggap sebagai tanah impian bagi para pencari suaka asal Timur Tengah, bisa “kebanjiran” imigran ilegal bila Indonesia tak menghadang mereka.

Namun justru kerjasama di bidang penanganan imigran itulah yang kini juga dihentikan Indonesia. “Saya minta hentikan dulu pertukaran informasi intelijen, hentikan coordinated military operation untuk menghentikan people smuggling di lautan. Tidak mungkin kami (Indonesia) melakukan itu (operasi bersama Australia) jika ada penyadapan terhadap tentara atau terhadap kami semua,” kata Presiden SBY di Jakarta, Rabu 20 November 2013.

Burke pun meradang pada Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang kurang peka menghadapi kemarahan Indonesia. Partai Buruh yang menaungi Burke sebelumnya sudah meminta sang Perdana Menteri untuk berhati-hati menyikapi isu penyadapan yang amat sensitif, baik bagi Australia mapun Indonesia – di mana istri Presiden SBY juga ikut disadap DSD.

Partai Buruh – yang merupakan oposisi – sejak awal isu penyadapan merebak telah memperingatkan Abbott bahwa Indonesia bisa begitu mudah mendatangkan bencana bagi Australia dengan melepas kontrol atas penanganan penyelundupan manusia ke benua itu. “Pembekuan hubungan diplomatik yang lebih jauh lagi oleh Indonesia akan menimbulkan malapetaka serius bagi Australia,” ujar Burke.

Partai Buruh pun mendesak pemerintah Australia segera memperbaiki hubungan dengan Indonesia. “Pemulihan hubungan bilateral amat signifikan. Ketegangan kedua negara harus diakhiri,” kata Burke.

Ucapan Burke diamini Wakil Ketua Kelompok Oposisi, Tanya Plisbersek. Ia mengatakan pemerintah Australia tidak bisa membiarkan pertikaian diplomatik dengan Indonesia berlangsung lebih lama lagi. Oposisi pun menyatakan komitmen dan dukungannya dalam membantu Abbott memulihkan hubungan bilateral dengan Indonesia.

Jajak pendapat yang digelar Sydney Morning Herald terhadap publik Australia pun menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendapat seharusnya pemerintah mereka minta maaf kepada Indonesia.

Diminta rendah hati

Profesor Hugh White dari Pusat Studi Pertahanan dan Strategis Australian National University meminta PM Abbott bersikap rendah hati menghadapi kemarahan Indonesia. Menurutnya, kerendahan hati akan lebih menguntungkan Australia dalam jangka panjang.

White berpendapat salah satu masalah yang dihadapi Abbott dalam mengatasi krisis dengan Indonesia adalah ia cenderung percaya pada retorikanya sendiri. "Dia pikir pada dasarnya Indonesia dan Australia punya hubungan yang sangat kuat. Tapi sebenarnya tidak," kata White seperti dilansir Sydney Moring Herald.

“Hubungan Indonesia-Australia sebenarnya rapuh dan mudah disalahpahami oleh kedua belah pihak seperti yang sekarang terjadi. Ini soal ketidakpercayaan dan kecurigaan,” ujar White. Dia mengusulkan Abbott menawarkan konsesi signifikan kepada Indonesia untuk memulihkan kemitraan kedua negara.

Media Australia pun tak kurang dalam menekan Abbott. “Ambil teleponmu, Tony! Sudah waktunya berbicara apa adanya untuk meyakinkan pria yang kamu sebut sebagai ‘salah satu teman terbaik Australia di dunia’,” demikian tulis editor politik media Australia, Michael Gordon. Pria yang ia maksud itu tentu Presiden SBY.

Gordon menyatakan hubungan bilateral dengan Indonesia amat penting bagi Australia, dan langkah drastis Jakarta menyetop operasi militer bersama untuk menghadang penyelundupan manusia ke Australia harus menjadi pertimbangan utama Abbott. “Dia tentu dapat secara personal meyakinkan Yudhoyono bahwa spionase terhadap Indonesia tidak akan dilakukan lagi sekarang dan di masa mendatang,” kata Gordon.

Sementara itu, Jakarta menarik pulang enam jet tempur F-16 milik RI dari Darwin, Australia, menyusul memanasnya hubungan kedua negara. Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga akan menarik seluruh personel pendukung pesawat tempur itu yang sedianya akan mengikuti program kerjasama TNI Angkatan Udara dengan Royal Australian Air Force. Indonesia juga menghentikan Latihan Bersama TNI Angkatan Laut dengan Australian Navy seperti New Horizon TTX, Initial Planning Conference KAKADU, dan Observer Ex Black Carilion.

AS dan Rusia ambil bagian

Di tengah krisis diplomatik Indonesia dan Australia, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menggelar pertemuan tahunan Australia-United States Ministerial Consultation (AUSMIN) dengan negara sekutu terdekatnya, Amerika Serikat.

Dalam pertemuan di Washington DC itu, Australia diduga menanyakan kepada AS apakah ada dokumen intelijen DSD lainnya yang dibocorkan oleh Edward J. Snowden – mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS (NSA) yang kini mendapat suaka di Rusia setelah diburu AS atas aksinya membocorkan berbagai data intelijen NSA.

Anggota Senat AS dari Partai Republik, Randu Forbes, mengatakan wajar Australia meminta penjelasan terkait kebocoran dokumen intelijen mereka yang disebabkan oleh Snowden. Namun AS tidak sanggup menjamin tak bakal ada dokumen lain yang dibocorkan Snowden.

Selain soal bocornya data intelijen DSD, Australia dan AS juga membahas rencana penambahan pasukan marinir AS ke Darwin. Australia meminta AS meningkatkan dukungan militernya di wilayah mereka. Permintaan itu dikabulkan. Menteri Pertahanan AS Chuch Hagel menyatakan akan mengerahkan 1.100 tentara ke utara Australia mulai tahun 2014.

Apapun, AS tak bersedia berkomentar mengenai ketegangan yang saat ini meliputi Indonesia dan Australia. “Secara fundamental, situasi masing-masing negara berbeda. Namun saya menyatakan rasa hormat yang besar pada Indonesia dan Australia,” kata Menlu AS John Kerry.

Pada saat yang sama di Jakarta, parlemen Indonesia (DPR) menerima kunjungan parlemen Rusia. Negeri Beruang Merah menyatakan simpati dan dukungannya pada Indonesia dalam menghadapi isu spionase oleh Australia dan AS.

Untuk diketahui, dalam dokumen awal yang dibocorkan Snowden, Australia disebut mengintai RI dengan bantuan Badan Keamanan Nasional AS. Menlu RI Marty Natalegawa pun sempat mengemukakan kemarahannya pada dua negara sekutu itu. “Kami tidak bisa menerima aksi spionase Australia atas perintah Amerika Serikat,” kata dia beberapa waktu lalu.

Rusia sepakat dengan Indonesia. “Kami sering mendengar Amerika mengatakan kita harus menghormati hak asasi manusia dan hubungan antarnegara. Tapi tiba-tiba mereka sendiri melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran mereka. Itu sungguh mengecewakan,” kata Wakil Ketua Parlemen Rusia Nikolai Levichev.

Lebih menyakitkan lagi, penyadapan bukannya ditujukan kepada pihak yang dicurigai melakukan aksi teror, melainkan kepada pemimpin negara yang dianggap sebagai sahabat. Oleh sebab itu Rusia mengatakan amat paham dengan kemarahan rakyat Indonesia.

Kedatangan parlemen Rusia ke DPR ini berbarengan dengan rencana Komisi I DPR terbang ke Rusia untuk menemui Edward Snowden. Komisi I yang membidangi pertahanan keamanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi informatika itu hendak mengorek informasi lebih dalam dari Snowden mengenai berbagai aksi spionase terhadap Indonesia. Snowden diyakini memegang lebih banyak dokumen rahasia daripada yang telah ia ungkapkan. (Baca: Australia Diminta Bersiap Hadapi Kebocoran Data Intelijen Lanjutan)

Snowden yang menjadi buronan nomor satu AS itu kini dikabarkan telah mendapat pekerjaan baru di Rusia, bahkan mulai menikmati kehidupan di negara itu dan mempelajari budaya setempat. “Apapun, Presiden Vladimir Putin tetap berhati-hati soal Snowden karena persahabatan dengan Amerika tetap penting,” kata Levichev.

Menanti langkah Australia

Perdana Menteri Tony Abbott menyatakan telah menerima surat protes yang dikirim oleh Presiden SBY Rabu kemarin. Pemimpin Partai Liberal itu berjanji akan merespons surat itu dengan sungguh-sungguh. “Saya memastikan bahwa pemerintah kami akan merespons surat itu dengan secepatnya dan dengan sopan,” kata dia di hadapan parlemen Australia.

Abbott juga berjanji akan terus membina dan memperkuat hubungan dengan Indonesia. Ia bahkan menyebut Australia tetap ingin menjadi mitra terpercaya Indonesia. Sebelumnya, Abbott pun pernah mengatakan tak bermaksud sedikit pun merusak hubungan erat antara negaranya dengan Indonesia.

“Hubungan dengan Indonesia adalah jalinan terpenting yang terus saya pelihara. Sebuah hubungan yang akan saya pastikan terus berkembang dalam beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan,” kata Abbott yang baru dua bulan menjabat sebagai PM Australia.

Ketua Partai Buruh sekaligus pemimpin oposisi, Bill Shorten, mendukung niat Abbott untuk meningkatkan hubungan dengan Indonesia secepatnya. “Keseriusan masalah ini, ketersinggungan yang dirasakan teman kami Indonesia, membuat oposisi harus melipatgandakan upaya untuk dapat kembali membangun dialog yang positif dan konstruktif dengan pemerintah Australia,” kata Shorten.

Apapun Shorten yakin hubungan Indonesia dan Australia dapat pulih secepatnya. “Ini saatnya kami menggunakan bahasa yang lebih santun untuk berdiskusi dengan rekan kami dari Indonesia,” kata dia.

Di bawah tekanan masif dari dalam negerinya sendiri, akankah Abbott meminta maaf kepada Indonesia? (umi)

http://fokus.news.viva.co.id/news/read/460432-pm-abbott-hadapi-tekanan--akankah-australia-minta-maaf-ke-ri-

Eks Kepala BIN: Intel RI Juga Tak Kalah Hebat

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

VIVAnews - Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono menyatakan kemampuan intelijen Indonesia juga tak kalah hebatnya dengan intel asing. Bahkan Hendropriyono menyebut agen intel memiliki kapasitas untuk menyadap komunikasi telepon pejabat Australia.

Hal itu disampaikan Hendropriyono ketika diwawancara oleh media Australia, Fairfax dan dilansir harian Sydney Morning Herald (SMH), Kamis 21 November 2013. Menurut Priyono, dalam dunia intelijen urusan sadap-menyadap pemimpin negara adalah hal yang wajar. "Kami memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menyadap dan menangkal aksi penyadapan," kata Priyono.

Namun, pria yang menjabat sebagai Kepala BIN periode 2001-2004 itu menyebut Badan Intelijen Australia (DSD) tentu akan mencegah aksi spionase dari Indonesia.

Priyono bahkan mengatakan agen intel Indonesia begitu hebat karena aksinya tidak berhasil terungkap ke publik. Sementara DSD melakukan kesalahan, aksi spionasenya bocor ke publik. Skandal ini mempermalukan wajah Pemerintah Australia.

Selain itu, imbuh Hendropriyono, masalah bertambah runyam karena adanya keterlibatan politisi yang semakin memperkeruh suasana. Menurut dia, ketika masalah ini sudah terbawa ke ranah politik, menyebabkan para politisi terlalu berlebihan dalam merespons.

"Sikap yang ditunjukkan kedua pihak (politisi-red) sangat berlebihan. Tidak ada satu pun di antara mereka yang memiliki pemahaman yang cukup tentang dunia intelijen," ujar Hendropriyono.

Dunia intelijen, lanjutnya, mirip pertandingan tinju. Dalam sebuah ring tinju, dua petinju bertarung di sana. Mereka saling memukul dan bertahan dari pukulan. Mereka menyerang dan mempertahankan diri mereka sendiri. "Tapi itu di arena intelijen," katanya.

Sementara, lanjut Hendropriyono, jika kasus ini melebar dan melibatkan politisi, maka arahnya keliru. "Hal ini sangat tidak benar," ucapnya. Dia berharap kedua pemimpin negara tidak bersikap terlalu emosional dalam menyikapi kasus ini hingga mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara.

"Tolong, jangan karena masalah yang sangat kecil, jadi menghancurkan hubungan keduanya. Ini merupakan masalah yang sangat teknis," kata dia.

Alasan mengungkap aksi BIN
Ditanya motifnya mengungkap wawancara yang pernah dilakukannya di tahun 2004 silam dalam program televisi Australia, Nine Network's Sun-day, langkah itu sengaja dilakukan Priyono untuk memperingatkan Badan Intelijen Australia soal kemampuan intel Indonesia.

"Saya berteman baik dengan Direktur ASIS dan ASIO [Badan Intelijen Australia, red] dan saya ingin mereka supaya lebih waspada. Supaya mereka menaikkan kemampuan intelijennya."

Oleh sebab itu, lanjut Priyono, dia sengaja menyebut Indonesia telah menyadap Australia. "Supaya Badan Intelijen Anda memperoleh anggaran lebih untuk mencegah aksi spionase. Itu merupakan salah satu teknik intelijen," katanya. (eh)

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/460613-eks-kepala-bin--intel-ri-juga-tak-kalah-hebat

VIDEO: Indonesia-Rusia Kerjasama Antisadap

Presiden SBY dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT APEC (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

VIVAnews – Indonesia akan meningkatkan kerjasama pertahanannya dengan Rusia menyusul penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia terhadap para pejabat tinggi RI. Kesepakatan awal soal peningkatan kemitraan Rusia-Indonesia dicapai di tingkat parlemen kedua negara dalam kunjungan pimpinan parlemen Rusia ke DPR RI, Jakarta, 21 November 2013.

Selain bertemu dengan pimpinan parlemen Rusia, pimpinan DPR juga menggelar pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk RI selama hampir 4 jam. Dalam pertemuan yang cukup lama itu, kedua belah pihak membahas berbagai isu aktual, termasuk penyadapan terhadap Indonesia yang kini menimbulkan ketegangan diplomatik antara Jakarta dan Canberra.

Lihat di tautan video ini.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, salah satu kerjasama yang bakal ditingkatkan RI dan Rusia adalah dalam teknologi sadap dan atisadap. “Saya gembira Rusia mendukung Indonesia. Kami sudah berbicara langsung (soal peningkatan kemitraan),” kata Priyo di Gedung DPR RI.

DPR mengingatkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi target penyadapan Australia, untuk tidak terlena dengan kerjasama dengan pemerintah AS. “Indonesia juga harus meningkatkan kerjasama dengan negara lain, termasuk Rusia,” kata Priyo.

Sementara itu, Rusia menyatakan simpatinya pada Indonesia dalam menghadapi isu spionase oleh Australia dan AS. “Kami sering mendengar Amerika mengatakan kita harus menghormati hak asasi manusia dan hubungan antarnegara. Tapi tiba-tiba mereka sendiri melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran mereka. Itu sungguh mengecewakan,” kata Wakil Ketua Parlemen Rusia Nikolai Levichev.

Kedatangan parlemen Rusia ke DPR ini berbarengan dengan rencana Komisi I DPR terbang ke Rusia untuk menemui Edward Snowden. Komisi I yang membidangi pertahanan keamanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi informatika itu hendak mengorek informasi lebih dalam dari Snowden mengenai berbagai aksi spionase terhadap Indonesia. Snowden diyakini memegang lebih banyak dokumen rahasia daripada yang telah ia ungkapkan.


 http://nasional.news.viva.co.id/news/read/460589-video--indonesia-rusia-kerjasama-antisadap

Demo di Kedubes Ricuh, FPI Ancam Sweeping Warga Australia

Unjuk rasa di Kedubes Australia (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

VIVAnews - Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) menggeruduk Kedutaan Besar Australia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat 22 November 2013.

Sambil menyanyikan lagu 'Indonesia Raya' massa melempari kedutaan dengan telur. Mereka mencoba mendekati pagar kedutaan hingga terjadi saling dorong dengan polisi yang berjaga.

"Bapak polisi kita sesama komponen anak bangsa, jadi jangan sampai kita mau diadu domba. Kami di sini ingin menunjukkan bahwa kita tidak rela harkat martabat negara diinjak. Polisi dan TNI merasa tersinggung dengan soal ini. Apabila bapak tidak berani, serahkan senjata kepada kami, biar kami yang berperang," kata koordinator aksi, Awit.

Ia mengatakan bahwa FPI adalah ormas Islam yang cinta tanah air. Menurut mereka, penyadapan yang dilakukan Australia terhadap pemimpin bangsa Indonesia adalah penghinaan yang tidak bisa diterima. "Kami tidak ridho Presiden dan bangsa Indonesia dihinakan," ujarnya.

Massa mengaku bertindak seperti ini karena melihat sikap pemerintah Australia yang tidak bersedia meminta maaf. "Kami harus usir Dubes Australia dan seluruh jajarannya," ujar Awit.

FPI juga menuntut Pemerintah Indonesia bersikap tegas. Jika pemerintah tidak tegas, kata Awit, maka FPI akan melakukan aksi sweeping ke warga Australia yang ada di Indonesia.

"Kami juga akan usir para wartawan Australia. Mereka memperkeruh suasana," ujarnya. Dalam aksinya, massa FPI juga membakar bendera Australia di depan gerbang masuk kedubes.  (eh)

http://metro.news.viva.co.id/news/read/460702-demo-di-kedubes-ricuh--fpi-ancam-sweeping-warga-australia

Negosiasi Pembelian Kapal Selam Rusia oleh RI Target Penyadapan?

Salah satu kapal selam Rusia. (Reuters/Yuri Maltsev)

VIVAnews – Ketegangan diplomatik masih menyelimuti Jakarta-Canberra menyusul terungkapnya aksi penyadapan Australia terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabatnya. Dalam salah satu dokumen yang dibocorkan Edward Snowden, Badan Intelijen Australia (DSD) menyadap SBY pada Agustus 2009.

Apa sebenarnya yang diincar Australia pada periode Agustus 2009 itu? Mantan Duta Besar RI untuk Rusia, Hamid Awaluddin, menduga rencana RI membeli kapal selam Rusia ikut menjadi target penyadapan. Pasalnya, tarik-ulur atau negosiasi seputar jadi-tidaknya Indonesia membeli kapal selam Rusia terjadi pada Agustus 2009.

“Teknologi kapal selam yang saat itu hendak dibeli Indonesia dari Rusia sungguh dahsyat. RI berencana membeli dua kapal selam. Kalau jadi, (Australia) tentu takut sama kita,” kata Hamid kepada VIVAnews, Jumat 22 November 2013.

Sejumlah pejabat RI yang ketika itu disadap oleh Australia, diyakini Hamid ada kaitannya dengan rencana pembelian kapal selam Rusia itu. “Sofyan Djalil saat itu Menteri Negara BUMN, Sri Mulyani Indrawati saat itu Menteri Koordinator Perekonomian. Mereka terkait dengan aspek ekonomi negosiasi itu (kapal selam), yakni pembiayaan. Ada anggarannya atau tidak,” kata Hamid.

Penyadapan terhadap Sofyan Djalil juga terkait dengan dana BUMN untuk membangun dermaga kapal selam tersebut. Sementara Dino Patti Djalal yang juga disadap ketika itu merupakan Juru Bicara Presiden Bidang Luar Negeri. Komunikasi-komunikasi dari pihak asing sangat mungkin masuk melalui Dino.

Pada akhirnya, kata Hamid, Indonesia batal membeli kapal selam Rusia karena alasan keterbatasan biaya. RI akhirnya lebih memilih membeli kapal selam Korea Selatan.

Untuk diketahui, Rusia pada tahun 2012 memiliki 60 kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi canggih. Meskipun pembelian kapal selam dari Rusia batal dilakukan pada tahun 2009 itu, kini Rusia kembali menawarkan 10 unit kapal selamnya kepada Indonesia.

“Ada tawaran kapal selam dari Rusia. Mereka membuka kesempatan karena kedekatan Indonesia dengan Rusia,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, 17 Agustus 2013.

Jakarta-Moskow tingkatkan kerjasama

Dalam kunjungannya ke parlemen Indonesia Kamis kemarin, 21 November 2013, parlemen Rusia menyepakati peningkatan kerjasama dengan Indonesia, termasuk dalam teknologi sadap dan antisadap.

Selain bertemu pimpinan parlemen Rusia, DPR juga melakukan pertemuan selama hampir 4 jam dengan Duta Besar Rusia untuk RI. “Saya gembira Rusia mendukung Indonesia. Kami sudah berbicara langsung (soal peningkatan kemitraan),” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

DPR mengingatkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi target penyadapan Australia, untuk tidak terlena dengan kerjasama dengan pemerintah AS. “Indonesia juga harus meningkatkan kerjasama dengan negara lain, termasuk Rusia,” kata Priyo. (umi)

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/460635-negosiasi-pembelian-kapal-selam-rusia-oleh-ri-target-penyadapan-

Usir Dubes Australia, Massa Lempari Tomat ke Kedutaan

Unjuk rasa di Kedubes Australia (Dedy Priatmodjo/VIVAnews)

VIVAnews - Massa kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Australia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat, 22 November 2013. Puluhan demonstran Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) melempari kedutaan dengan telur dan tomat.

"Kami hanya menuntut permintaan maaf dari Australia. Kami lempar telur dan tomat karena mereka tidak mau minta maaf. Kami menuntut negara mengusir Dubes Australia dan perwakilannya," kata Koordinator aksi Ki Kusumo.

Koordinator aksi yang dikenal sebagai paranormal itu mengatakan bahwa unjuk rasa ini untuk membela harga diri bangsa. Tidak ada siapa pun yang berhak melecehkannya. "NKRI harga mati," ujarnya.

Ia mempertanyakan sikap Australia yang tidak mau meminta maaf. Dia menilai, Australia sudah jelas bersalah dengan menyadap para pemimpin Indonesia. "Apa susahnya sih minta maaf."

Hampir terjadi bentrokan antara polisi dan massa saat petugas terkena lemparan telur dan tomat. Ini membuat beberapa anggota polisi sempat emosi. Kondisi kembali tenang setelah koordinator aksi meminta maaf.

Dari pantauan VIVAnews saat ini massa sudah menutup jalur lambat arah Menteng dan Mampang di kawasan Kuningan. Semua arus lalu lintas dialihkan ke jalur cepat. (eh)

http://metro.news.viva.co.id/news/read/460672-usir-dubes-australia--massa-lempari-tomat-ke-kedutaan

Mantan KSAL: Sangat Berlebihan RI-Australia Perang

Aksi demonstrasi di Kedutaan Besar Australia. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah besar atas penyadapan telepon yang dilakukan Badan Intelijen Australia terhadap dirinya dan sejumlah pejabat penting Indonesia.

Hingga saat ini, belum ada permintaan maaf secara resmi dari Pemerintah Australia yang berujung pada beberapa tindakan tegas SBY, seperti penghentian latihan militer antara Indonesia dan Australia.

Menanggapi langkah tegas yang dilakukan SBY, memunculkan respons di tengah masyarakat kemungkinan terjadi kontak senjata antara kedua negara.

Menanggapi respons yang berlebihan itu, mantan Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy menegaskan bahwa tidak akan terjadi perang antara Indonesia dan Australia.

"Karena proses menuju perang itu sangat panjang," tegas pria yang kini menjadi Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Partai Nasional Demokrat, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 22 November 2013.

Dia mengungkapkan, dari segi jumlah pasukan, Indonesia jauh lebih unggul dibanding Australia. Namun, tidak demikian dengan kecanggihan peralatan dan teknologi. "Tidak akan ada perang antara Indonesia dan Australia. Apalagi, penyadapan Australia lazim terjadi di banyak negara," ujar Tedjo.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia harus tetap berupaya membangun kekuatan militernya agar menjadi lebih baik, sehingga bisa menanggulangi ancaman negara tetangga. "Si vis pacem para bellum, siapa ingin damai bersiaplah untuk perang," tegasnya.

Senada dengan Tedjo, praktisi hukum yang saat ini tengah mengambil studi kajian strategis intelijen di Universitas Indonesia, Haghia Sophia Lubis, mengatakan bahwa dalam konteks hubungan internasional dan dunia intelijen, praktik penyadapan bukan hal asing.

"Penyadapan terjadi hampir di setiap kedutaan besar. Motifnya adalah keamanan negara penyadap," kata Lubis. (asp)

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/460749-mantan-ksal--sangat-berlebihan-ri-australia-perang

Lembaga Sandi Akui Kedutaan Besar RI di Beberapa Negara Disadap

Salah satu KBRI. (KBRI Seoul)

VIVAnews – Lembaga Sandi Negara mengakui ada indikasi penyadapan di beberapa kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri. Mereka pun selalu melaporkan upaya penyadapan itu kepada tim terpadu dan tim kepresidenan, namun tidak disampaikan ke publik karena persoalan intelijen bersifat rahasia.

“Indikasi penyadapan selalu ada. Hanya kami tidak bisa pastikan siapa yang memasang alat sadap itu,” kata Kepala Lemsaneg Mayor Jenderal TNI Djoko Setiadi di Jakarta, Jumat 22 November 2013. Menurutnya, alat sadap yang ditemukan di sejumlah KBRI itu tidak bermerek sehingga tidak diketahui pihak mana yang membuat produk tersebut.

Itulah yang membuat Lemsaneg sulit mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab dalam mencuri informasi di KBRI beberapa negara. “Seratus persen kami tidak tahu siapa yang pasang alat sadap. Setelah kami telusuri tidak ada ciri-ciri khusus pada alat itu,” kata dia.

Untuk diketahui, di ruang kerja Duta Besar RI di Canberra Australia dan di Washington DC Amerika Serikat pernah ditemukan alat sadap. Pemerintah Indonesia bahkan telah melayangkan protes. Namun kedua negara terkait tidak mengakui. Alat yang dipasang di KBRI itu disebut pemerintah masing-masing negara sebagai bagian dari upaya membantu Indonesia aman dari ancaman terorisme.

Saat ini hubungan Australia dan Indonesia memburuk paska terkuaknya penyadapan Badan Intelijen Australia (DSD) terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, istri, dan para pejabatnya. Indonesia menghentikan kerjasama militer dan intelijen dengan Australia untuk sementara waktu sampai pemerintah Australia memberikan penjelasan resmi atas aksi spionase itu. (eh)


http://nasional.news.viva.co.id/news/read/460677-lembaga-sandi-akui-kedutaan-besar-ri-di-beberapa-negara-disadap

Menlu: Australia Belum Jawab Surat Presiden

Menkopolhukam Djoko Suyanto dan Menlu Marty Natalegawa (VIVAnews/Muhamad Solihin)

VIVAnews - Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, menyatakan pemerintah belum menerima surat balasan penyataan resmi dari Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, terkait aksi penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia (DSD).

Marty enggan mengira-ngira kapan Abbott akan membalas surat yang sudah dilayangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. 

"Kenapa tidak tanyakan ke Australia saja, lebih baik mereka yang menjawab," ujar Marty di Kementerian Luar Negeri, Jumat 22 November 2013.

Presiden SBY sebelumnya menyatakan, sambil menunggu jawaban resmi Australia soal penyadapan, Indonesia menghentikan sejumlah kerjasama dengan Negeri Kanguru itu. Termasuk pertukaran informasi di antara kedua negara.

Menurut Marty, penghentian sementara kerjasama pertukaran informasi tidak hanya dalam hal militer atau kepolisian, tapi juga semua aspek. Termasuk jika ada program kerjasama pertukaran informasi di Kementerian Luar Negeri yang dipimpinnya.

"Karena mereka memilih mendapat informasi dari hasil memata-matai. Jadi apa gunanya melakukan pertukaran informasi," katanya.

Marty menuturkan, sejumlah kerjasama sudah dihentikan sesuai dengan instruksi dari Presiden. Misalnya, penarikan enam pesawat tempur F-16 oleh Panglima TNI dari Australia serta mengeluarkan seluruh tentara Australia yang tengah menjalani pendidikan militer di Pusat Pendidikan Kopassus (Pusdikpassus) Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Selain itu, Patroli bersama untuk mencegah penyelundupan manusia atau people smuggling, yang menjadi perhatian Australia, juga ikut dihentikan.

"Saya telah katakan dengan jelas bahwa itu berhenti," ujar Marty.

Kekisruhan isu diplomatik Australia dan Indonesia memasuki babak baru setelah pada Rabu kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membekukan sementara beberapa kerjasama dengan Negeri Kanguru.

Orang nomor satu di tanah air itu lantas mengirim surat protes kepada Perdana Menteri Tony Abbott, yang berisi tuntutan pengakuan dan permintaan maaf dari Australia kepada Indonesia. 

Presiden SBY juga sudah memanggil pulang Dubes  Nadjib Riphat Kesoema dari Canberra untuk kembali ke Jakarta pada Senin lalu. 

Akibat konflik yang belum berujung ini, Gedung Kedutaan Besar Australia menjadi sasaran demonstrasi beberapa kelompok pada Kamis pagi tadi. Mereka bahkan mencoret-coret dinding Gedung Kedutaan dan membakar bendera nasional Australia.


http://nasional.news.viva.co.id/news/read/460705-menlu--australia-belum-jawab-surat-presiden

Perbandingan kekuatan militer Indonesia vs Australia

 

 

 

http://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=Indonesia&country2=Australia&Submit=Compare+Countries

Komisi I DPR Minta SBY Usir Duta Besar Australia

Presiden SBY diminta memulangkan duta besar Australia di Indonesia. (Dok. Kementerian Luar Negeri)

VIVAnews - Anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri, Tjahtjo Kumolo mengapresasi langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan kerjasama dengan Australia di bidang militer dan intelijen.

Tetapi, kata Tjahtjo, langkah itu belum cukup. Menurutnya, Indonesia sebaiknya 'mengusir' Duta Besar Australia di Indonesia, Greg Moriarty. 

"Pulangkan Dubes Australia yang ada di Indonesia dulu baru kemudian bangun dialog antar menlu dan ajaran intelejen Indonesia dan Australia," kata Tjahtjo di Gedung DPR, Rabu 20 November 2013.

Tak hanya itu, kata Tjahtjo, hubungan Indonesia dan Australia di berbagai sektor harus dihentikan. Sampai ada penjelasan dan permintaan maaf dari Australia. "Stop dulu seluruh kerjasama militer, dagang dan lainnya," katanya.

Kemudian selanjutnya, kedepan RI harus lebih berhati-hati dalam menilai mana negara yang dapat dijadikan kawan atau lawan.

Pernyataan ini, didukung oleh politikus senior Partai Gokar, Akbar Tanjung. Misalnya, kata dia, DPR bisa memanggil Duta Besar Australia dan memberikan peringatan. 

"Kalau perlu ambil tindakan tegas, bisa saja pengusiran," ujar Akbar.

Malam ini, Presiden SBY akan mengirimkan surat resmi kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott sebagai respons atas penyadapan yang mengganggu hubungan kedua negara dalam sepekan ini. SBY menegaskan kepada Pemerintah Australia untuk segera memberikan penjelasan resmi kepada Indonesia.

SBY mengatakan, berdasarkan hukum yang berlaku pada kedua negara, kegiatan penyadapan tidak diperbolehkan karena selain menabrak hak-hak asasi manusia, tentu juga berkaitan dengan moral dan etika sebagai sahabat, tetangga dan rekan kerja. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengharapkan sekali lagi penjelasan dan sikap resmi Australia atas penyadapan tersebut.

"Kalau Australia ingin jaga hubungan baik dengan Indonesia ke depan, saya masih tetap tunggu penjelasan sikap resmi kepada Indonesia," ujar Presiden. (eh)


http://politik.news.viva.co.id/news/read/460104-komisi-i-dpr-minta-sby-usir-duta-besar-australia

Panglima TNI Tarik Jet Tempur dari Australia

Pesawat Jet F-16 (REUTERS/USAF/Staff Sgt. Greg L. Davis/Handout/Files)

VIVAnews - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menarik pulang lima pesawat tempur F-16 dari Darwin, Australia, menyusul dihentikannya sejumlah kerjasama militer Indonesia-Australia, Rabu 20 November 2013.

Dalam keterangan resmi, Panglima juga akan menarik seluruh personel pendukung pesawat yang sedianya akan mengikuti kegiatan Air Man to Air Man Talk. Ini merupakan program kerjasama antara TNI AU dengan Royal Australian Air Force (RAAF).

Mabes TNI juga menghentikan kerjasama penting lain, seperti kerjasama dalam bidang informasi dan intelijen. 

Jenderal Moeldoko juga menghentikan Latihan Bersama TNI AD dan Royal Australian Army. "Kegiatan itu adalah Latihan Bersama Kartika Bura dan Latihan Bersama Down Komodo," katanya.

Program lain yang dihentikan adalah Latihan Bersama TNI AL dan Australian Navy, seperti Latihan New Horizon TTX, Latihan Initial Planning Conference KAKADU, dan Observer Ex Black Carilion.
"Selain itu, seluruh latihan bilateral yang akan dilaksanakan TNI, baik TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU dengan Angkatan Bersenjata Australia juga dihentikan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan."

Penghentian kerjasama militer ini merupakan buntut kemarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas aksi penyadapan telepon terhadap sembilan pejabat negara. Penyadapan Australia ini dilakukan pada masa pemerintahan Kevin Rudd. (eh)


http://nasional.news.viva.co.id/news/read/460173-panglima-tni-tarik-jet-tempur-dari-australia

Komisi I DPR: Militer Indonesia Lebih Hebat Dibanding Australia

Pesawat Tempur Sukhoi SU-30 MK 2 milik TNI AU saat diturunkan dari pesawat angkut Antonov di Pangkalan Udara Hasanuddin, Makassar. (Antara/ Sahrul Manda Tikupadang)

VIVAnews - Wakil Ketua Komisi I bidang Luar Negeri dan Pertahanan DPR Tubagus Hasanudin mengapresiasi sikap tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menghentikan kerjasama militer dan intelijen dengan Australia.

Dalam keterangan pers hari ini, Rabu 20 November 2013, Presiden SBY menyatakan, akan menghentikan sementara semua kerjasama militer dan intelijen antara kedua negara. [Baca selengkapnya: Indonesia Hentikan Kerjasama Militer dan Intelijen dengan Australia]

Kata Tubagus, seharusnya Indonesia juga berani memutus kerjasama di bidang lainnya, misalnya perdagangan dan imigrasi. "Demi sebuah kedaulatan, kita harus keras. Tetapi jangan emosional," kata Tubagus di Gedung DPR, Jakarta.

Menurut dia, berdasarkan pengalaman di masa lalu, hubungan Indonesia dan Australia selalu pasang-surut. Sehingga, Indonesia tak perlu khawatir hubungan persahabatan dengan Australia benar-benar selesai.

"Ini pembelajaran, kita punya harga diri, marwah dan kedaulatan," kata dia.

Dengan dihentikannya kerjasama militer, purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal ini menilai tidak akan berpengaruh pada Indonesia.

"Militer kita, kita yang membangun. Sementara militer Australia hanya bersandar pada Amerika. Militer Australia itu tidak ada apa-apanya dibanding militer Indonesia," kata dia. Bahkan, kata dia, militer Indonesia adalah yang paling baik nomor lima di dunia.

Berdasarkan data Global Firepower terbaru, militer Indonesia berada di peringkat 15, dari 68 negara di dunia yag disurvei. Sementara Australia berada di peringkat 23. Lihat perbandingan militer kedua negara di tautan ini. 

Soal intelijen, menurutnya, Australialah pihak yang paling rugi. "Coba lihat Bom Bali I dan II, yang menjadi target kan mereka. Secanggih apapun alat yang mereka gunakan, tetapi kalau tidak bisa menginjak tanah Indonesia, akan sulit," tuturnya.

Dia juga berharap, agar secepatnya Duta Besar Australia di Jakarta segera kembali ke negerinya. "Kalau menurut hemat saya, supaya tidak malu ngepak barang saja," kata politisi PDIP ini. (eh)

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/460086-komisi-i-dpr--militer-indonesia-lebih-hebat-dibanding-australia

Publik Australia Minta Pemerintahnya Minta Maaf kepada RI

Presiden SBY dan PM Australia Tony Abbott (Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki)

VIVAnews - Laman The Sydney Morning Herald menggelar jajak pendapat (polling) untuk mengumpulkan pendapat pembacanya soal ketegangan hubungan Australia dan Indonesia. Indonesia marah karena Australia pernah menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya Ani Yudhoyono tahun 2009.

Media massa Australia ini menanyakan kepada pembacanya, apakah Australia harus meminta maaf karena sudah menyadap telepon Presiden dan Ibu Negara Indonesia?

Polling yang ditutup 18 November 2013 itu diikuti 2.604 pembaca SMH. Dari jumlah itu, 59 persen menjawab bahwa Australia seharusnya meminta maaf. Dan hanya 34 persen yang menjawab sebaliknya.

Selain itu, 7 persen pembaca SMH menjawab tak yakin. Dikutip dari lamannya, SMH menyatakan, jajak pendapat ini tidak ilmiah dan hanya mencerminkan pendapat dari pengunjung yang telah memilih untuk berpartisipasi.

Diberitakan sebelumnya, The Guardian dan The Sydney Morning Herald menjelaskan cukup gamblang atas skandal penyadapan telepon SBY dan para pejabatnya oleh Australia.

Suatu hari pada Agustus 2009, ada panggilan telepon dari Thailand yang masuk ke ponsel E90-1 milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Panggilan itu dari nomor tak dikenal.

Badan Intelijen Australia (Defence Signals Directorate) bersiap menjalankan misinya: mencegat dan menyadap panggilan telepon itu. Sayangnya, perbincangan telepon itu tak berlangsung lama. DSD tak berhasil memenuhi tugasnya.

“Informasi lebih lanjut saat ini nihil (tak memenuhi batas waktu – perbincangan hanya berlangsung satu menit),” demikian catatan yang tertulis di bagian bawah slide presentasi berjudul ‘Indonesian President Voice Intercept (August ’09) milik Departemen Pertahanan Australia dan DSD. Kata-kata ‘Top Secret’ tercantum di bagian atas slide berformat PowerPoint itu.

Itulah salah satu dokumen yang dibocorkan mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA), Edward J Snowden, dan dipublikasikan luas oleh Guardian Australia bersama Australian Broadcasting Corporation serta The Sydney Morning Herald, Senin 18 November 2013. Penyadapan semacam ini dilakukan Australia sejak teknologi 3G masuk ke Asia.

Bukan hanya Presiden SBY yang disadap, tapi juga Ibu Negara Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono dan 8 pejabat RI lainnya, yakni Wakil Presiden Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, mantan Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang kini menjadi Duta Besar RI untuk AS, mantan Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, mantan Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa, yang kini menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati yang kini menjabat Direktur Bank Dunia, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Widodo AS, dan mantan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil. (one)

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/459906-publik-australia-minta-pemerintahnya-minta-maaf-kepada-ri

Pakar Pertahanan Australia: Canberra Tak Pernah Percaya Jakarta

Perdana Menteri Australia Tony Abbott. (REUTERS/Dinuka Liyanawatte)

VIVAnews – Pengamat pertahanan Australia Philip Dorling menyatakan isu penyadapan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono oleh Badan Intelijen Australia (Defence Signals Directorate) sesungguhnya tidak mengejutkan bagi ratusan bahkan ribuan agen intelijen Australia, termasuk diplomat, birokrat, dan politisi negara itu. Para pejabat Australia dinilai amat menyadari meluasnya penggunaan spionase terhadap negara-negara tetangga mereka.

“Di balik semua pernyataan persahabatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia, Canberra sesungguhnya tidak mempercayai Jakarta. Australia bekerja sama erat dengan Indonesia, termasuk dalam bidang pertahanan dan intelijen. Tapi Australia tak percaya Indonesia. Australia tidak pernah punya rasa percaya itu, dan mungkin tidak akan pernah,” kata Dorling dalam analisisnya di harian Australia The Sydney Morning Herald, 18 November 2013.

Doktor lulusan Flinders University Australia itu mengatakan ada sejumlah penyebab mengapa Australia sulit mempercayai Indonesia, misalnya karena sistem politik Indonesia yang buruk, korup, dan rawan terhadap tekanan kaum nasionalis. Hal itu membuat Australia tidak pernah memandang Indonesia sebagai sahabat sejati seperti halnya Selandia Baru atau lima negara lain yang bersama-sama Australia meluncurkan aksi spionase ‘Lima Mata.’

Dorling mengatakan, Australia bahkan tak pernah mengesampingkan ancaman bahwa suatu hari nanti di masa depan, Indonesia mungkin bisa menjadi ancaman bagi mereka.

Pengungkapan aktivitas mata-mata Australia di sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia, menurut Dorling tak diragukan lagi telah menyebabkan banyak kesulitan diplomatik bagi negaranya. Namun ia yakin ketegangan hubungan antara Indonesia dan Australia tak akan berlangsung terlalu lama karena Australia tak pernah berniat untuk mempermainkan Indonesia.

Hal senada dikatakan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop. “Tentu saja selalu ada tantangan dan kesulitan dalam sebuah hubungan. Tapi Australia dan Indonesia sama-sama melihat manfaat dari keterlibatan yang lebih dekat, lebih dalam, dan lebih kuat,” kata dia seperti dikutip The Guardian.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott juga mengatakan tak bermaksud sedikit pun merusak hubungan erat antara negaranya dengan Indonesia. “Hubungan dengan Indonesia merupakan jalinan terpenting yang terus kami pelihara – sebuah hubungan yang akan saya pastikan terus berkembang dalam beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan,” kata dia.

Apapun, Presiden RI SBY masih terus melontarkan kemarahannya. “Tindakan (penyadapan oleh) Amerika Serikat dan Australia jelas telah merusak kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara penganut sistem demokrasi,” kata SBY. Itu pula yang membuatnya memerintahkan Menlu RI Marty Natalegawa untuk menarik Duta Besar RI dari Australia.

Indonesia juga akan meninjau ulang sejumlah agenda kerjasama bilateral dengan Australia sebagai konsekuensi atas tindakan menyakitkan yang dilakukan oleh Australia. “Indonesia menuntut Australia memberikan jawaban resmi yang dapat dipahami publik terkait isu penyadapan terhadap Indonesia,” kata SBY. (eh)


http://dunia.news.viva.co.id/news/read/459665-pakar-pertahanan-australia--canberra-tak-pernah-percaya-jakarta

"Waspadai Alat Sadap Densus 88 Bantuan Australia"

Densus 88 (ANTARA)

VIVAnews - Indonesia Police Watch (IPW) mengimbau Polri segera mengevaluasi berbagai peralatannya, terutama alat-alat sadap bantuan dari Australia. Salah satu badan Polri yang dibantu Negeri Kanguru itu adalah Detasemen Khusus (Densus) 88.

"Sebab, bukan mustahil lewat bantuan alat sadap buat Densus 88 antiteror ini, intelijen Australia menyadap komunikasi pejabat Indonesia," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane.

Hubungan Indonesia-Australia tegang usai skandal penyadapan Negeri Kanguru itu terungkap. Australia bahkan menolak minta maaf. Indonesia pun menarik Duta Besar Nadjib Riphat Kesoema.

Pane menilai, Pemerintah Indonesia dan kalangan intelijen perlu mencek alat sadap bantuan asing, terutama Australia. Apakah selama ini Australia menyadap lewat alat bantuan tersebut.

"Jika terbukti penyadapan lewat alat sadap bantuan itu, berarti sudah waktunya semua alat tersebut diblokir, dinonaktifkan dan tidak perlu difungsikan lagi," jelas Pane.

Kalaupun tidak terbukti, Pemerintah tetap perlu waspada. Kenapa intelijen Australia dan negara asing lainnya terlalu gampang menyadap para pejabat Indonesia. (one)

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/459902--waspadai-alat-sadap-densus-88-bantuan-australia-

BIN: Perang Siber, Hacker Indonesia Jago-jago

Kepala BIN Marciano Norman (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

VIVAnews - Perang siber antara peretas Indonesia dan peretas Australia diduga masih berlangsung sampai detik ini. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman tak terlalu khawatir.

"Hacker Indonesia jago-jago. Masak kita kalah sih," kata dia kepada wartawan di Kantor Presiden, Rabu 20 November 2013.

Peretas anonim Australia telah mendeklarasi perang siber dengan Indonesia dan siap meluluhlantakkan website-website ternama asal Indonesia. Tidak terkecuali Portal VIVA.co.id.
Mengenai ancaman ini, Marciano yakin situs-situs di Indonesia memiliki pengaman sendiri sehingga sulit untuk dibobol. Meski demikian, dia tetap mengingatkan agar pengelola situs-situs di Indonesia harus tetap waspada dan memperketat pengamanan, terutama situs pemerintah. "Secara terukur, kami mengevaluasi kemampuan situs pemerintah, terutama dari Kominfo," kata dia.

Lebih jauh, dia juga menilai hacker yang membobol situs Indonesia harus ditangkap. "Betapa malunya Indonesia kalau situs-situsnya di-hack," ungkapnya.

Untuk mengetahui kondisi terkini situs-situs yang dirusak dan pulih kembali, Anda bisa memantaunya di www.status.ws.

Perang siber ini dipicu skandal penyadapan yang dilakukan Australia terhadap telepon genggam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan sejumlah pejabat tinggi Indonesia tahun 2009. Skandal ini diungkap dua media massa, The Guardian dan The Sydney Morning Heral. (umi)

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/460064-bin--perang-siber--hacker-indonesia-jago-jago

Perang Siber Peretas Indonesia Vs Australia, Situs BI Tidak Masalah

Petugas melakukan aktivitas bongkar muat di tempat penarikan dan penyetoran uang di basement gedung Bank Indonesia (BI), (VIVAnews/ Muhamad Solihin)

VIVAnews - Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia, Difi A Johansyah, Rabu 20 November 2013, menyatakan bahwa situs milik bank sentral tetap bisa diakses tanpa halangan oleh para pengguna internet meski terjadi perang siber antara peretas Indonesia dan peretas Australia.

"Tidak ada masalah, load situs kami besar," ujar Difi kepada VIVAnews.

Difi menambahkan, bank sentral tidak mempermasalahkan perang siber itu.

Menurut Difi, tiap hari kunjungan pengguna internet ke situs bank sentral memang cukup tinggi. "Biasanya mengecek informasi di BI, misalnya soal nilai tukar rupiah," kata Difi.

Diduga perang siber itu hingga kini masih berlangsung. Beberapa situs milik pemerintah Indonesia juga swasta tampak tumbang. Begitu pun situs-situs milik Australia.

Para peretas negeri Kanguru itu mengincar situs-situs perusahaan Indonesia, seperti portal viva.co.id, www.detik.com, www.kaskus.co.id. Situs ini juga mengincar instansi pemerintah seperti www.kpk.go.id, www.polri.go.id, dan www.bnn.go.id.


http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/460136-perang-siber-peretas-indonesia-vs-australia--situs-bi-tidak-masalah

PM Australia Janji Tanggapi Surat SBY Secara Cepat, Serius dan Sopan

PM Australia Tony Abbott dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta September 2013 (REUTERS)

VIVAnews - Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, berjanji menanggapi surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan "cepat, sungguh-sungguh, dan sopan." Melalui surat itu, SBY secara resmi meminta penjelasan Australia soal skandal penyadapan telepon atas dia, istrinya, dan para pejabat Indonesia pada 2009, seperti yang telah dibocorkan Edward Snowden. 

Menurut harian The Australian, Abbott memberi tanggapan atas pernyataan SBY dalam rapat rutin di parlemen antara kubu pemerintah dengan oposisi. Abbott mengaku merasa tergugah atas pernyataan SBY mengenai eratnya hubungan antara Australia dan Indonesia.

Sekali lagi dia menyatakan penyesalan yang mendalam "situasi yang memalukan terkait laporan media massa yang menimpa presiden dan bangsa Indonesia."

"Presiden [SBY] telah berkata bahwa beliau segera menulis surat kepada saya. Saya kembali menegaskan kepada dewan [parlemen] bahwa saya akan menanggapi surat presiden itu secara cepat, sungguh-sungguh, dan sopan. Saya selalu berkomitmen untuk membina hubungan yang seerat-eratnya dengan Indonesia seperti yang diinginkan kedua negara," kata Abbott.

TONY Abbott has promised to respond "swifly, fully and courteously" to President Susilo Bambang Yudhoyono's expected letter to him over the spying crisis as the Prime Minister seeks to ease tensions with Jakarta over the spying crisis.

Mr Abbott entered parliament after Dr Yudhoyono's statement in Jakarta and said he was "encouraged by the President's remarks about the strength of the relationship between Australia and Indonesia".

The government will now await the letter, which may reduce the temperature in the diplomatic standoff sparked by media revelations that an Australian spy agency monitored Dr Yudhoyono's mobile phone and that of his wife and senior advisers.

The government has already flagged increased intelligence sharing with Indonesia and the Australian response could involve establishing further intelligence protocols.

Mr Abbott told parliament there "very serious issues that do need to be worked through in the near future between us.

"Again ... I want to express here in this chamber my deep and sincere regret about the embarrassment to the president and to Indonesia that has been caused by recent media reporting.

"The president indicated that he would shortly be writing to me. I'd like to reassure the house that I will be responding to the president's letter, swiftly, fully and courtesously. As always I am absolutely committeed to building the closest possible relationship with Indonesia as that is overwhelmingly in the interests of both our countries."

- See more at: http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/policy/tony-abbott-awaits-letter-from-indonesian-leader-over-spying-crisis/story-fn59nm2j-1226764683578#sthash.DrGzezAv.dpuf

''Jelas ada masalah yang serius yang harus kita selesaikan bersama dalam waktu dekat," lanjut Abbott.

Reaksi Keras

Presiden SBY memberikan pernyataan resminya hari ini terkait masalah penyadapan yang dilakukan Australia. Tak seperti sebelumnya, sikap Yudhoyono kali ini lebih tegas.

Bahkan, Presiden memerintahkan pasukan militer Indonesia untuk menghentikan latihan bersama dengan Australia di Darwin dan juga untuk menghentikan patroli bersama untuk memerangi penyelundupan manusia.

Penghentian kerjasama ini merupakan poin kedua pernyataan resmi pemerintah Indonesia. Poin pertama berisi permintaan resmi pada Australia untuk menyikapi soal penyadapan yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat termasuk Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Kemudian poin ketiga adalah, untuk kerjasama ke depan, Indonesia meminta ada protokol kode perilaku dan asas pedoman kemitraan di antara kedua negara untuk menghadapi isu penyelundupan manusia atau kerjasama militer dan intelijen. 

"Protokol code of conduct itu sifatnya mengikat, jelas dan dijalankan. Itulah tiga hal yang akan kita tempuh," kata SBY. (ren)


http://politik.news.viva.co.id/news/read/460129-pm-australia-janji-tanggapi-surat-sby-secara-cepat--serius-dan-sopan

Telkom: Penyadapan Australia di Luar Kendali Operator

Proses penyadapan ponsel presiden SBY [ilustrasi] (theguardian.com)

VIVAnews - Penyadapan intelijen Australia mendapat sorotan para penyelenggara telekomunikasi Indonesia. Salah satunya Badan Usaha Milik Negara, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom).

Indra Utoyo, Direktur Inovasi dan Strategi Portofolio Telkom, Rabu 20 November 2013, yakin perusahaan telekomunikasi Indonesia tak terlibat dengan penyadapan yang membuat hubungan Indonesia-Australia makin memanas.

"Untuk penyadapan, kami sudah ikut aturan yang ditetapkan pemerintah. Mungkin mereka (Australia) mempunyai hal yang melampaui aturan kita. Ini di luar domain kami," ujar Indra, usai memberikan presentasi di Seminar Legal Aspect on E-Commerce and Online Games di Exodus Cafe, Kuningan City, Jakarta.

Penyadapan itu, tambah Indra, menjadi evaluasi bagi pihak-pihak yang terlibat di industri telekomunikasi secara menyeluruh, khususnya operator seluler, dalam memberikan layanannya.

"Ini menjadi pembelajaran ke depan untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan di era digital bahwa keamanan dan privasi itu sangat penting," ujar dia.

Indra juga meminta pelanggan layanan teknologi untuk makin sadar dalam hal informasi pribadi. "Jangan terlalu mudah memberikan informasi pribadi. Kesadaran masyarakat harus makin ditingkatkan di era digital sekarang ini," pesan Indra. (umi)



http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/459998-telkom--penyadapan-australia-di-luar-kendali-operator

SBY dan Pejabatnya Disadap Australia, Begini Cara RI Membalas

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertelepon disaksikan Wapres Boediono beberapa waktu lalu (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

VIVAnews – Hubungan Indonesia dan Australia kembali menghadapi ujian berat. Pemerintah Indonesia belakangan ini kesal dengan Australia, yang tidak membenarkan dan tidak membantah soal skandal penyadapan yang diungkap media massa dari hasil bocoran Edward Snowden - mantan kontraktor badan intelijen AS (NSA) yang tengah menjadi buronan Washington dan kini menetap di Rusia.

Kekesalan Jakarta atas Canberra bertambah setelah muncul laporan terbaru dari dua koran yang selama ini getol memberitakan bocoran Snowden, The Guardian dan Sydney Morning Herald. Kali ini muncul kabar bahwa telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para menterinya, bahkan sampai Ibu Negara Ani Yudhoyono pun, pernah disadap intelijen Australia. 

Jakarta meradang lagi, kali ini disertai langkah yang lebih tegas. Sebagai reaksi atas kabar penyadapan telepon itu, pemerintah RI memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphat Kesoema untuk "konsultasi" dengan pemerintah pusat selama waktu yang tidak ditentukan.

Penarikan dubesnya dari Australia ini bukan kali pertama dilakukan pemerintah Indonesia. Sebelum masalah penyadapan ini, pada Maret 2006 pun Pemerintah Indonesia menarik dubesnya dari Australia. Pemulangan dubes RI saat itu untuk memprotes keputusan Australia memberikan visa kepada 42 pencari suaka asal Papua.

Untuk masalah saat ini, pantas saja Indonesia kembali kesal karena Australia tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan atas skandal penyadapan telepon para pejabat tinggi RI.

"[Masalah penyadapan] ini merupakan perbuatan yang tidak bersahabat dan berdampak serius bagi hubungan kedua negara," kata Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, saat mengumumkan pemulangan Dubes Nadjib dari Australia, Senin 18 November 2013.

The Guardian dan The Sydney Morning Herald menjelaskan cukup gamblang atas skandal penyadapan telepon SBY dan para pejabatnya oleh Australia.

Suatu hari pada bulan Agustus 2009, ada panggilan telepon dari Thailand yang masuk ke ponsel E90-1 milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Panggilan itu dari nomor tak dikenal. Badan Intelijen Australia (Defence Signals Directorate) bersiap menjalankan misinya: mencegat dan menyadap panggilan telepon itu. Sayang perbincangan telepon itu tak berlangsung lama. DSD tak berhasil memenuhi tugasnya.

“Informasi lebih lanjut saat ini nihil (tak memenuhi batas waktu – perbincangan hanya berlangsung satu menit,” demikian catatan yang tertulis di bagian bawah slide presentasi berjudul ‘Indonesian President Voice Intercept (August ’09) milik Departemen Pertahanan Australia dan DSD. Kata-kata ‘Top Secret’ tercantum di bagian atas slide berformat PowerPoint itu.

Itulah salah satu dokumen yang dibocorkan mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA) Edward J. Snowden, dan dipublikasikan luas oleh Guardian Australia bersama Australian Broadcasting Corporation serta The Sydney Morning Herald, Senin 18 November 2013. Penyadapan semacam ini dilakukan Australia sejak teknologi 3G masuk ke Asia.

Bukan hanya Presiden SBY yang disadap, tapi juga Ibu Negara Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono dan 8 pejabat RI lainnya, yakni Wakil Presiden Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, mantan Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal yang kini menjadi Duta Besar RI untuk AS, mantan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, mantan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa yang kini menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati yang kini menjabat Direktur Bank Dunia, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Widodo AS, dan mantan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil.

Kesepuluh nama orang penting di RI itu terpampang berurutan dalam slide berjudul ‘IA Leadership Targets + Handsets.’ Di samping nama-nama mereka, tercantum pula jenis ponsel yang mereka gunakan. Presiden SBY, Ani Yudhoyono, Hatta Rajasa, Sri Mulyani, dan Sofyan Djalil pada tahun 2009 sama-sama memakai ponsel Nokia E90-1, Boediono dan Dino Patti Djalal menggunakan BlackBerry Bold 9000, Jusuf Kalla menggunakan Samsung SGH-Z370, Andi Mallarangeng memakai Nokia E71-1, dan Widodo AS menggunakan Nokia E66-1. Satu hal jelas, seluruh ponsel itu memiliki teknologi 3G.

Pada slide lain yang diberi judul ‘Indonesia President Voice Events,’ terpampang grafik panggilan yang masuk ke dan keluar dari ponsel Nokia E90-1 SBY selama 15 hari pada bulan Agustus 2009. Rekaman data ini mencatat spesifik jumlah panggilan masuk dan panggilan keluar, lama panggilan, nomor penelepon, nomor tujuan yang ditelepon, dan jenis panggilannya – apakah komunikasi suara atau pesan singkat (SMS). DSD yang prosedur standarnya melakukan pengawasan, disebut The Guardian memperluas operasinya dengan menyadap panggilan dari orang-orang yang berkomunikasi dengan SBY.

Isu penyadapan Australia terhadap Indonesia bukan kali ini saja diungkap Guardian dan Sydney Morning Herald. Beberapa waktu lalu mereka menyebut DSD membangun pos penyadapan dengan kode ‘Stateroom’ di dalam gedung Kedutaan Besar Australia di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Harian Jerman Der Spiegel bahkan menyebut Jakarta menjadi pusat spionase Australia di Asia. Jakarta dipilih karena pertumbuhan pesat jaringan telepon seluler di Indonesia. Namun dalam publikasi itu belum disebut siapa-siapa saja pejabat RI yang menjadi target penyadapan. Baru awal pekan ini nama SBY dan para petinggi RI terang-terangan disebut disadap.

Langkah drastis Indonesia

Presiden SBY yang menjadi target utama Australia langsung memerintahkan Kementerian Luar Negeri RI dan Badan Intelijen Negara (BIN) menyelidiki dan mendeteksi aksi penyadapan terhadap para pejabat Indonesia. Pemerintah Indonesia lantas mengeluarkan sikapnya yang paling keras terhadap Australia.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto mengatakan, Indonesia akan meninjau ulang seluruh kerjasama dengan Australia, terutama terkait pertukaran informasi antara kedua negara. RI juga meminta Australia menjelaskan secara gamblang soal penyadapan itu di hadapan publik dunia.

“Isu ini membawa dampak tidak baik bagi hubungan bilateral Indonesia-Australia. Australia harus menyatakan komitmennya untuk tidak mengulangi hal tersebut,” ujar Djoko.

Lebih keras lagi, Djoko mengatakan Indonesia kini tengah memanggil pulang duta besarnya di Australia untuk mengonsultasikan hal ini. “Kami sedang mengkaji kerjasama informasi antara pemerintah RI dan Australia, termasuk penugasan pejabat Australia di Kedubes Australia di Jakarta,” kata dia.

Pernyataan Djoko dikuatkan oleh Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa. “Pemerintah RI memutuskan untuk memanggil pulang Duta Besar Indonesia di Australia untuk konsultasi, karena mustahil Duta Besar bisa melakukan tugas-tugasnya di tengah suasana yang mengganggu ini,” kata dia.

Marty belum menentukan berapa lama Indonesia akan menarik duta besarnya dari Australia. Namun menurutnya, hasil konsultasi antara pemerintah RI dengan Dubes RI untuk Australia tak akan selesai dalam dua-tiga hari saja.

Sementara itu, mantan Wapres Jusuf Kalla mengecam tindakan Australia yang menyadap para pejabat RI. “Itu melanggar etika internasional,” ujar JK. Banyak sekali pembicaraan penting via telepon yang ia lakukan kala menjabat wapres. “Perintah ini-itu lewat telepon. Apa saja lewat telepon. Ribuan kali pembicaraan di telepon,” kata Ketua Umum PMI itu.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendukung sikap tegas pemerintah RI. “Diplomasi Indonesia sopan-santun dan bagus, tapi jangan terlalu lembek. Ada saatnya kita berdiplomasi ala koboi,” ujar Priyo. Ia juga meminta intelijen RI memperkuat diri sehingga pihak asing tak bisa seenaknya menyadap pejabat-pejabat di Indonesia.

Di Australia, Perdana Menteri Tony Abbott menyatakan pemerintahan manapun di dunia pasti mengumpulkan informasi. “Pemerintahan negara itu pasti juga mengetahui bahwa semua administrasi di suatu negara melakukan hal serupa, yaitu mengumpulkan informasi,” kata dia.

Lagipula, kata Abbott, informasi yang diperoleh Australia bukan hanya ditujukan untuk kepentingan dalam negeri Australia, tapi juga bagi negara sahabat, sekutu, dan mitra Australia. “Tugas utama saya melindungi dan meningkatkan kepentingan nasional Australia. Saya tidak akan beranjak dari tujuan itu dan akan terus konsisten dengan tugas itu,” ujar Abbott.

Di sisi lain, Abbott mengatakan tak bermaksud sedikit pun merusak hubungan erat antara negaranya dengan Indonesia. “Hubungan dengan Indonesia merupakan jalinan terpenting yanng terus saya pelihara. Sebuah hubungan yang akan saya pastikan terus berkembang dalam beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan,” kata dia. (ren)

 http://fokus.news.viva.co.id/news/read/459504-sby-dan-pejabatnya-disadap-australia--begini-cara-ri-membalas