Malaysia dikabarkan kembali mencaplok wilayah Indonesia di Kalimantan Barat. Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menemukan fakta patok batas antara Indonesia dan Malaysia tidak sesuai dengan Traktat London tahun 1824.
Terkait temuan itu, Staf Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, menyatakan pihak istana belum bisa menanggapinya. "Kami belum bisa mengomentari hal-hal semacam ini. Saya sendiri belum kordinasi dengan Kementerian Luar Negeri," kata Faizasyah kepada VIVAnews.com, Minggu 9 Oktober 2011.
Dia mengaku belum mengetahui apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendengar dan menerima laporan pencaplokan wilayah tersebut. Namun, kata dia, informasi itu harus dipastikan dulu kebenarannya. "Dalam posisi saya, informasi itu harus diverifikasi untuk memastikan kebenarannya," kata Faizasyah.
"Kita masih ingat soal helikopter Malaysia yang dikabarkan berulah diperbatasan kita, ternyata setelah diklarifikasi kejadiannya tidak benar," tambah dia.
"Yang ingin saya tegaskan, informasi semacam ini harus disahihkan di lapangan."
Menurut dia, batas wilayah Indonesia dengan Malaysia itu sangat panjang dan kompleks. Sehingga, untuk menentukannya sangat sulit. "Makanya ada tim teknis yang secara khusus membahas perbatasan kita dengan Malaysia secara rutin," kata dia.
Sebelumnya, TB Hasanuddin mengaku mendapatkan data garis batas wilayah Indonesia dengan Malaysia berubah. Pantauan Hasanuddin di lapangan, patok batas kedua negara melengkung ke arah wilayah Indonesia. Akibatnya, kata dia, Indonesia berpotensi kehilangan wilayah seluas 1.400 hektare tanah di Camar Bulan dan 80 ribu meter persegi di pantai Tanjung Datu. "Patok yang ada saat ini tidak sesuai dengan perjanjian London itu. Jelas, ini menambah luas wilayah Malaysia," kata dia.
Hasanuddin berjanji akan memaparkan hasil penelusurannya ini di hadapan Komisi I DPR. "Saya pegang semua data dan peta."• VIVAnews
http://nasional.vivanews.com/news/read/253918--sahihkan-info-pencaplokan--baru-kita-bahas-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar