BILA memang PT Merex Indonesia mundur bekerja sama dengan Pemprov Kaltim, PT Kalstar Aviation siap berganti nama menjadi Kaltim Air. Yefrizal, wakil direktur Kalstar Aviation, mengatakan dengan menggunakan PT Kalstar Aviation, biaya yang harus dikeluarkan Pemprov Kaltim akan bisa ditekan atau tak sebesar mendirikan perusahaan penerbangan baru.
"Kami sebenarnya sudah memiliki ciri khas Kaltim. Bodi pesawat yang kami gunakan juga bercorak Kaltim. Nama Kalstar itu diambil dari singkatan Kalimantan Star atau Bintang Kalimantan," beber Yefrizal, wakil direktur Kalstar Aviation, kemarin.
Namun, soal rencana ganti nama itu, tidak bisa serta merta dilakukan. "Kalau kami diajak bicara, kami siap. Kalau soal berganti nama, kita bisa bicarakan bagaimana prosesnya, agar semua keinginan diakomodir. Saya ngga mau janji-janji dulu," tegasnya.
Sekadar diketahui, Kalstar yang berkantor pusat di Samarinda saat ini melayani penerbangan di empat provinsi di Kalimantan, yaitu Kaltim, Kalsel, Kalteng, dan Kalbar. Untuk Kaltim, Kalstar melayani penerbangan Balikpapan, Samarinda, Nunukan, Tarakan, Berau, dan lainnya.
Terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Fauzi A Bahtar mendukung Kalstar menjadi Kaltim Air. Apalagi Kalstar juga milik pengusaha lokal. “Bila memang ingin menggunakan Kalstar, maka ini sesuai dengan harapan gubernur Kaltim untuk memberdayakan pengusaha lokal. Kalstar juga sudah berpengalaman di bidang operator penerbangan," ulasnya.
Dengan begitu, katanya tinggal format kerja samanya saja yang diatur. "Kalau untuk skala Kaltim, Kalstar saya rasa cukup saja. Tapi kalau untuk skala nasional, silakan panggil investor dari luar. Jangan sampai memanggil investor dari luar, tapi skala penerbangannya Kaltim. Kalau hanya untuk Kaltim, mending yang ada saja ditingkatkan," ujarnya.
TAK ETIS
Soal niat PT Merex Indonesia membangun maskapai Kaltim Air sendiri, tanpa melibatkan Perusda Melati Bhakti Satya (MBS), juga membuat Fauzi Bahtar heran. Bagaimana tidak, sebagai penggagas, pemprov justru ditinggalkan.
“Jika dilihat dari sisi hukum, sebenarnya tak ada yang dilanggar. Tapi kalau ditanya apakah dalam dunia bisnis itu etis atau tidak, saya bilang itu tidak etis. Tidak punya etika. Apalagi, MoU (memorandum of understanding/nota kesepahaman, Red.) sudah ditandatangani,” ujar Fauzi, Senin (15/6) kemarin.
Menurut Fauzi, PT Merex seperti sudah tak memiliki moral. “Buat apa pemprov bekerja dengan perusahaan yang tidak memiliki moral,” katanya.
Fauzi mengatakan, rencana pendirian Kaltim Air adalah langkah maju yang perlu didukung, namun harus dikaji dan diperhitungkan isi kesepakatan dan persaingan penerbangan yang sudah ada.
Kadin juga heran dengan alasan PT Merex enggan bekerja sama dengan Perusda MBS, sebagai kepanjangan tangan pemprov, gara-gara sulit mendapat dana dari perbankan. “Justru, sebagai investor, seharusnya sudah punya dana segar, bukannya setelah ada proyek baru mencari dana. Investor apa itu? Memangnya Perusda tidak memiliki dana?” tanyanya.
Fauzi menyoroti pernyataan PT Merex yang bertekad terus maju membangun Kaltim Air. Apalagi, sudah Rp 200 juta dana yang dikeluarkan untuk studi kelayakan pendirian maskapai. “Setahu saya, untuk investor maskapai, dana itu terhitung kecil. Dana untuk membuat FS (feasibility study/studi kelayakan, Red.) maskapai itu bisa sampai Rp 1 miliar,” tegasnya. (eff/fel)
"Kami sebenarnya sudah memiliki ciri khas Kaltim. Bodi pesawat yang kami gunakan juga bercorak Kaltim. Nama Kalstar itu diambil dari singkatan Kalimantan Star atau Bintang Kalimantan," beber Yefrizal, wakil direktur Kalstar Aviation, kemarin.
Namun, soal rencana ganti nama itu, tidak bisa serta merta dilakukan. "Kalau kami diajak bicara, kami siap. Kalau soal berganti nama, kita bisa bicarakan bagaimana prosesnya, agar semua keinginan diakomodir. Saya ngga mau janji-janji dulu," tegasnya.
Sekadar diketahui, Kalstar yang berkantor pusat di Samarinda saat ini melayani penerbangan di empat provinsi di Kalimantan, yaitu Kaltim, Kalsel, Kalteng, dan Kalbar. Untuk Kaltim, Kalstar melayani penerbangan Balikpapan, Samarinda, Nunukan, Tarakan, Berau, dan lainnya.
Terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Fauzi A Bahtar mendukung Kalstar menjadi Kaltim Air. Apalagi Kalstar juga milik pengusaha lokal. “Bila memang ingin menggunakan Kalstar, maka ini sesuai dengan harapan gubernur Kaltim untuk memberdayakan pengusaha lokal. Kalstar juga sudah berpengalaman di bidang operator penerbangan," ulasnya.
Dengan begitu, katanya tinggal format kerja samanya saja yang diatur. "Kalau untuk skala Kaltim, Kalstar saya rasa cukup saja. Tapi kalau untuk skala nasional, silakan panggil investor dari luar. Jangan sampai memanggil investor dari luar, tapi skala penerbangannya Kaltim. Kalau hanya untuk Kaltim, mending yang ada saja ditingkatkan," ujarnya.
TAK ETIS
Soal niat PT Merex Indonesia membangun maskapai Kaltim Air sendiri, tanpa melibatkan Perusda Melati Bhakti Satya (MBS), juga membuat Fauzi Bahtar heran. Bagaimana tidak, sebagai penggagas, pemprov justru ditinggalkan.
“Jika dilihat dari sisi hukum, sebenarnya tak ada yang dilanggar. Tapi kalau ditanya apakah dalam dunia bisnis itu etis atau tidak, saya bilang itu tidak etis. Tidak punya etika. Apalagi, MoU (memorandum of understanding/nota kesepahaman, Red.) sudah ditandatangani,” ujar Fauzi, Senin (15/6) kemarin.
Menurut Fauzi, PT Merex seperti sudah tak memiliki moral. “Buat apa pemprov bekerja dengan perusahaan yang tidak memiliki moral,” katanya.
Fauzi mengatakan, rencana pendirian Kaltim Air adalah langkah maju yang perlu didukung, namun harus dikaji dan diperhitungkan isi kesepakatan dan persaingan penerbangan yang sudah ada.
Kadin juga heran dengan alasan PT Merex enggan bekerja sama dengan Perusda MBS, sebagai kepanjangan tangan pemprov, gara-gara sulit mendapat dana dari perbankan. “Justru, sebagai investor, seharusnya sudah punya dana segar, bukannya setelah ada proyek baru mencari dana. Investor apa itu? Memangnya Perusda tidak memiliki dana?” tanyanya.
Fauzi menyoroti pernyataan PT Merex yang bertekad terus maju membangun Kaltim Air. Apalagi, sudah Rp 200 juta dana yang dikeluarkan untuk studi kelayakan pendirian maskapai. “Setahu saya, untuk investor maskapai, dana itu terhitung kecil. Dana untuk membuat FS (feasibility study/studi kelayakan, Red.) maskapai itu bisa sampai Rp 1 miliar,” tegasnya. (eff/fel)
http://www.kaltimpost.co.id/?mib=berita.detail&id=28179
Tidak ada komentar:
Posting Komentar